Manado – Kunjungan Kerja (Kunker) yang kini kerap menjadi rutinitas para wakil rakyat di sejumlah daerah beberapa bulan terakhir menimbulkan berbagai tanda tanya. Terkait seringnya terbang, justru menimbulkan dugaan bahwa kegiatan Kunker hanya menjadi alasan untuk meraup keuntungan dari biaya perjalanan tersebut.
“Biaya keberangkatan sudah sangat jelas awalnya menggunakan biaya pribadi terlebih dahulu. Setelah hasil perjalan dinas dilaporkan baru dilakukan penggantian. Dan pelaporannya berupa kelengkapan adminstrasi harus selengkap-lengkapnya yang didukung dengan dokumentasi,” tutur Danny Mandagi, sekretaris DPRD Manado, saat ditemui BeritaManado diruang kerjanya.
Ia pun menegaskan bahwa, adanya dugaan bahwa penggantian anggaran perjalanan dinas dilakukan meski ada legislator yang tidak ikut dalam Kunker tidak benar adanya.
“Saya selalu memeriksa dengan teliti semua pelaporan perjalanan dinas yang memiliki surat tugas dari ketua dewan. Kalau dalam laporannya tidak terdapat nama anggota dewan tersebut dan tidak dapat dibuktikan dengan dokumentasi, pastinya tidak dibayarkan. Dan yang jelas, setiap perjalanan dinas harus ada dokumentasinya. Karena itu menjadi salah satu bukti yang nantinya dilampirkan saat pemeriksaan BPK,” terangnya.
Kembali ditegaskan Mandagi bahwa, potensi keuntungan yang diperoleh setiap personil dewan yang melaksanakan perjalanan dinas sangatlah kecil. Hal itu mengingat uang saku yang diberikan untuk perorangan hanya sebesar 1.5 juta rupiah, sudah termasuk penginapan, transportasi dan konsumsi selama 3 hari. Selain itu, Ia selalu mengingatkan agar para staf pendamping untuk menyusun laporan sesuai kondisi dan fakta yang ada, tanpa ditambah atau dikurangi. (leriandokambey)
