Manado – Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Drs Steven Kandouw meminta agar setiap SKPD memperhatikan setiap temuan BPK terkait Laporah Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan dan aset supaya menjadi pelajaran bagi jajaran Pemprov Sulut dari para pengelola keuangan hingga kepala SKPD agar tahun depan bisa merai opini WTP murni dari BPK.
Dia menegaskan tahun 2016 ini menjadi awal baru lagi bagi semua, pengelolaan keuangan harus lebih jelas dan mengikuti aturan yang berlaku, agar saat pelaksanaan audit dari BPK nanti tidak mendapat temuan sehingga LHP keuangan Pemprov tahun 2016 nanti benar murni tanpa harus ada penyelesaian akhir yang tidak perlu dilakukan seperti lalu.
“Saya minta tahun depan, tidak terjadi seperti ini. Untuk penggunaan anggaran harus tepat sasaran serta pengelolaan administrasi keuangan harus sesuai dengan aturan yang berlaku yakni sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP) berbasis akrual, sehingga nanti hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK benar murni,” tegas Kandouw.
Selain itu Steven Kandouw juga mengakui, bahwa sistem pengendalian internal (SPI) di SKP saat ini masih amburadul, berbagai perbaikan harus dijalankan.
Untuk itu pihaknya perlu meningkatkan efektifitas pengawasan dari para Kepala SKPD, termasuk pengelolaan dan penatausahaan aset tetap.
“Yang belum mantap (pengelolaan aset) itu segera di tindaklanjuti, karena pihak BPK masih menemukan permasalahan yang hendak menjadi perhatian Pemprov Sulut terkait dengan masalah aset tetap tersebut,” tegas mantan Ketua DPRD Sulut kepada wartawan.
Kandouw berharap, kedepan kekompakan antar sesama ASN tetap dijaga, terutama dalam pengelolaan keuangan. Para kepala SKPD juga harus lebih teliti dan terbuka dalam memimpin instansinya masing-masing sehingga roda pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut. (rizath polii)
