Minut, BeritaManado.com — Kabupaten Minahasa Utara menghadapi tantangan besar dengan pemotongan dana transfer keuangan daerah (TKD) sebesar Rp184 miliar pada 2026.
Penurunan signifikan ini mendorong Bupati Joune Ganda segera mengambil langkah strategis demi menjaga pembangunan dan pelayanan publik di daerahnya.
Bupati Joune Ganda, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), menjelaskan pihaknya bersama tiga asosiasi besar pemerintahan daerah lainnya, yaitu Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), Asosiasi DPRD Kabupaten, dan Asosiasi DPRD Kota, tengah mengorganisir surat resmi aspirasi kepada Presiden Republik Indonesia.
“Kami berharap aspirasi ini dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat agar alokasi dana transfer ke daerah kembali ditingkatkan,” ujar Bupati Joune, Senin (29/9/2025).
Untuk mengatasi dampak pemotongan dana yang cukup besar ini, Bupati Joune memaparkan lima solusi strategis yang tengah diupayakan pemerintah daerah Minahasa Utara.
Dikatakan, Minahasa Utara saat ini telah mencapai pencapaian PAD sebesar 75 persen, jauh di atas rata-rata Sulawesi Utara yang hanya sekitar 52 persen.
Bupati Joune menegaskan akan mengintensifkan pemanfaatan potensi PAD dengan menyisir kepatuhan pembayaran pajak daerah, terutama dari sektor usaha seperti restoran dan perdagangan.
Salah satu inovasi yang diterapkan adalah kerja sama dengan BTN dalam mengembangkan aplikasi digital bernama DIGIKAP yang memudahkan pengawasan pembayaran pajak secara real-time.
Berikut, lanjut Bupati Joune adalah penanganan efisiensi belanja daerah, yang telah dilakukan sejak 2024 dan akan terus ditingkatkan pada 2025.
Menurutnya, langkah ini penting agar dana yang terbatas dapat dialokasikan secara optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Selain fokus pada PAD dan BUMD, Minahasa Utara juga merencanakan pengembangan potensi ekonomi lain yang dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Bupati Joune Ganda menegaskan komitmennya untuk tidak hanya menerima kebijakan pemotongan dana sebagai hambatan, melainkan tantangan memperkuat kemandirian fiskal Kabupaten Minahasa Utara.
“Kami akan terus berinovasi dan bekerja keras agar pembangunan di Minahasa Utara tetap berjalan dan manfaatnya dirasakan seluruh masyarakat,” tandasnya.
(Alfrits Semen)
