Berita Utama

Teror Pinjol ke Keluarga dan Teman Itu Ilegal, Anggota DPR Yasonna Laoly Ungkap Dasar Hukumnya

Prof. Yasonna H. Laoly, Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan bahwa penagihan pinjol ke keluarga dan teman melanggar UU Pelindungan Data Pribadi.
Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, menegaskan bahwa penagihan pinjaman online kepada keluarga, teman, dan pihak lain yang tidak memiliki hubungan hukum dengan debitur merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. (Foto: Instagram @yasonna.laoly)

Penulis: Tim Redaksi

Bayangkan tiba-tiba ibu Anda ditelpon oleh penagih utang — padahal beliau tidak pernah meminjam sepeser pun. Situasi seperti ini bukan lagi cerita langka.

Ribuan orang Indonesia mengalaminya setiap hari akibat praktik penagihan pinjol ilegal yang meneror siapa saja yang ada di daftar kontak debitur.

ADVERTISEMENT

Kini, ada kepastian hukum yang perlu Anda ketahui.

Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, secara terbuka menegaskan: tindakan tersebut bukan hanya tidak etis — ia melanggar hukum, dan Anda berhak melawan.

Mengapa Keluarga Anda Tidak Bisa Ditagih?

Jawabannya ada di dasar hukum perdata yang paling fundamental.

Yasonna menjelaskan bahwa utang adalah hubungan hukum perdata yang hanya mengikat dua pihak: peminjam dan pemberi pinjaman. Tidak ada pihak ketiga yang terikat — sekecil apa pun kedekatan mereka dengan si debitur.

Keluarga, teman, rekan kerja, atasan di kantor, bahkan mantan teman sekolah — tidak memiliki kewajiban hukum apapun atas utang orang lain. Menekan mereka bukan cara menagih. Itu adalah teror.

Dasar Hukum yang Dilanggar

Praktik penagihan dengan cara meneror pihak ketiga secara eksplisit berbenturan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Undang-undang ini melarang keras perusahaan pinjol atau siapa pun untuk:

  • Menggunakan data pribadi orang lain tanpa izin
  • Menyebarkan informasi kontak kepada pihak yang tidak berwenang
  • Menghubungi orang-orang di sekitar debitur sebagai alat tekanan

Data yang dilindungi mencakup nomor telepon, nama, alamat, tempat kerja, hubungan keluarga, hingga seluruh daftar kontak. Semua itu adalah milik pribadi — bukan senjata penagihan.

Standar Penagihan yang Sah dan Legal

Penagihan tetap merupakan hak sah bagi pemberi pinjaman. Namun Yasonna menegaskan ada garis batas yang tidak boleh dilewati:

  • Tidak boleh ada intimidasi
  • Tidak boleh ada penyebaran data pribadi
  • Tidak boleh ada ancaman dalam bentuk apapun
  • Tidak boleh ada pelecehan
  • Tidak boleh ada tekanan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan hukum

Penagihan yang sah harus dilakukan secara manusiawi, proporsional, dan menghormati martabat manusia. Itu standar hukum — bukan pilihan.

Anda Berhak Melawan: Begini Caranya

Jika Anda atau orang terdekat menjadi sasaran teror penagihan pinjol, jangan diam. Kumpulkan bukti terlebih dahulu:

  • Tangkapan layar chat atau pesan ancaman
  • Rekaman panggilan telepon
  • Nomor penagih dan nama aplikasi
  • Isi pesan yang bersifat intimidatif

Setelah bukti terkumpul, laporkan ke salah satu lembaga berikut:

Pertanyaan yang Sering Ditanyakan

Apakah orang tua saya wajib membayar utang saya di pinjol?

  • Tidak. Orang tua tidak memiliki hubungan hukum perdata dengan pinjaman yang Anda buat sendiri. Mereka tidak bisa dipaksa membayar.

Apakah penagih boleh menghubungi atasan saya di kantor?

  • Tidak. Menghubungi atasan atau rekan kerja untuk tujuan menekan debitur adalah pelanggaran UU Pelindungan Data Pribadi.

Pinjol sudah menyebar data kontak saya ke semua teman. Apa yang bisa saya lakukan?

  • Segera kumpulkan bukti (screenshot, rekaman) dan laporkan ke OJK di nomor 157 atau ke Kominfo di [email protected].

Apakah semua pinjol melakukan ini?

  • Tidak. Pinjol yang terdaftar dan diawasi OJK wajib mematuhi aturan penagihan yang berlaku. Praktik teror umumnya dilakukan oleh pinjol ilegal atau oknum di luar aturan.

Lindungi Diri, Tegakkan Hak

Di era keuangan digital yang terus tumbuh, kesadaran hukum adalah tameng pertama setiap warga negara.

Yasonna Laoly mengingatkan bahwa membangun ekosistem keuangan yang sehat bukan hanya tanggung jawab negara — tetapi dimulai dari setiap individu yang berani mengetahui dan mempertahankan haknya.

Data orang lain bukan alat tekanan. Penagihan bukan berarti boleh semena-mena.

Sumber: Akun Instagram resmi @yasonna.laoly — Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan