Ratahan – Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) diminta lebih transparan dan terbuka terkait masalah keuangan.
Menurut pengamat politik dan pemerintahan Mitra Vidy Ngantung, sudah tahun kedua masa kepemimpinan bupati James Sumendap SH dan wakil bupati Ronald Kandoli, namun secara kasat mata mereka belum terbuka soal keuangan di Kabupaten Mitra ini.
“Pemkab harus lebih transparansi lagi terkait keuangan. Misalnya, terkait proyek-proyek yang dianggarkan pemerintah lewat APBD tidak jelas anggarannya,” katanya.
Pemkab juga kata Ngantung, jangan terlalu banyak buat program yang pada akhirnya tidak efektif atau maksimal.
“Contohnya saja program Samisade. Memang, untuk masalah infrastruktur sudah sangat jelas, namun bantuan bagi warga yang mayoritas petani dan nelayan hingga kini tidak terlihat merata,” tuturnya.
Baiknya selain infrastruktur lanjut dia, Pemkab juga memberikan bantuan pembuatan irigasi persawahan bagi para petani.
“Dan untuk nelayan berikanlah bantuan perahu atau katinting agar mereka lebih sejahtera,” tukas Ngantung.
Sekretaris Daerah (Sekda) Mitra Ir Adrianus Tinungki M.Eng menjelaskan, untuk proses laporan keuangan sementara tahap penyelesaian akhir.
“Saat ini sudah sekitar 80 persen, kemungkinan rampung Februari. Jika sudah selesai diproses kami akan langsung melaporkannya ke pihak BPK perwakilan Sulut,” terangnya.
Untuk program Samisade Tinungki menjelaskan, selama 5 tahun kepemimpinan, bupati melakukan bagi-bagi prioritas pembangunan.
“2014 dan 2015 memang masih fokus pembangunan infrastruktur jalan. Sedangkan 2016 hingga 2018 baru akan masuk ke penguatan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (rulandsandag)
