Manado, BeritaManado.com — Kewenangan DPRD dalam mengawal aspirasi rakyat telah diatur berdasarkan fungsi, tugas, dan peran DPRD menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan aturan terkait lainya.
Di tingkat Provinsi, DPRD berperan sebagai wakil rakyat yang menjaga keseimbangan antara aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah daerah, sehingga pembangunan berjalan sesuai kebutuhan rakyat, bukan hanya kepentingan kelompok tertentu.
Kewenangan DPRD khususnya di tingkat Provinsi dalam mengawal aspirasi rakyat meliputi:
Fungsi Legislasi (Pembentukan Perda)
- Menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi bersama Gubernur.
- Mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam setiap produk hukum daerah agar sesuai kebutuhan publik.
Fungsi Anggaran (Budgeting)
- Membahas dan menetapkan APBD Provinsi bersama Gubernur.
- Mengawal agar alokasi anggaran berpihak pada kepentingan rakyat, termasuk bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi.
Fungsi Pengawasan (Controlling)
- Mengawasi pelaksanaan Perda dan kebijakan APBD.
- Memastikan kebijakan daerah dijalankan sesuai aspirasi dan tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat.
Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat
- Melalui reses, kunjungan kerja, dan hearing publik, DPRD Provinsi menampung langsung keluhan dan kebutuhan masyarakat.
- Aspirasi tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan dan pengambilan keputusan politik di daerah.
Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah
- Memastikan kebijakan dan program pembangunan provinsi terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
- Memberikan rekomendasi atau kritik konstruktif terhadap kinerja pemerintah daerah.
Membangun Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan
- Menjalin komunikasi dengan organisasi masyarakat, tokoh adat, pemuda, akademisi, hingga media massa untuk memperkuat partisipasi publik.
- Menjadi jembatan penghubung antara rakyat dengan pemerintah provinsi.
Kewenangan Khusus dalam Tata Pemerintahan Daerah
- Memberikan persetujuan terhadap kerja sama antar daerah maupun dengan pihak ketiga.
- Memberikan masukan dan persetujuan terhadap rencana strategis daerah yang berdampak langsung pada masyarakat luas.
(Erdysep Dirangga)
