Manado, BeritaManado.com — Stigma bahwa pasien bahkan jenazah pasien COVID-19 berbahaya bagi masyarakat, rupanya masih begitu kuat.
Tidak hanya menolak kehadiran rumah singgah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), sejumlah warga juga menolak penguburan jenazah COVID-19.
Hal itu terjadi di Desa Ilo-ilo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara.
Aksi Bupati Minahasa Utara (Minut) Vonnie Anneke Panambunan (VAP) dan masyarakat yang menolak pembangunan lahan pemakaman bagi jenazah pasien COVID-19 dianggap sebagai sikap yang tidak manusiawi.
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulut, Pdt Lucky Rumopa mengecam keras penolakan tersebut.
Pasalnya, menurut Lucky Rumopa, sikap negatif tersebut tidak sepantasnya ditunjukan oleh seorang pemimpin.
Apalagi di tengah realitas terkini dimana semua umat sedang menghadapi COVID-19.
“Kita sudah prihatin dengan jenazah-jenazah korban COVID-19 yang tidak dilayani dengan baik. Termasuk peristiwa yang terjadi di Minut, dimana jenazah yang terabaikan dan pemerintah setempat terkesan membiarkan,” tegasnya.
Menurut Rumopa, dipilihnya TPU Desa Ilo-ilo tentunya bukan asal tunjuk.
Pemerintah Provinsi katanya, sudah mempertimbangkan berdasarkan protokol COVID-19 khususnya dalam hal keamanan.
“Dan penolakan TPU tersebut jelas telah melanggar norma-norma agama,” katanya.
MUI Sulut mengecam keras
Terpisah, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulut, KH Abdul Wahab Abdul Gofur mengecam keras tindakan sebagian warga dan Pemkab Minut tersebut.
“Apapun alasannya, tindakan penolakkan sangat saya sayangkan,” kata Wahab, Rabu (29/4/2020).
Wahab menjelaskan, secara nasional persoalan COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional non alam, maka berbagai alasan birokrasi apalagi kepentingan politik tidak dapat menghalangi apalagi membatalkan upaya dan kebijakan yang terkait pencegahan dan penanganan COVID-19.
Ia juga menyesalkan sikap masyarakat dan Bupati Vonnie Panambunan yang intoleran terhadap para korban COVID-19.
“Korban COVID-19 adalah manusia biasa yang sama dengan saya, bapak gubernur, wali kota dan bupati yang sama-sama tidak menginginkan musibah ini terjadi,” tuturnya.
Sudah melalui kajian
Ketua Fraksi Nyiur Melambai DPRD Provinsi Sulut Wenny Lumentut pun angkat suara.
Menurut wakil rakyat yang duduk di Komisi I DPRD Sulut ini, rencana Pemerintah Provinsi Sulut harusnya didukung karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
