Manado, BeritaManado.com — Mencermati situasi kondisi Nasional beberapa hari belakangan ini, sudah membawa dampak negatif berbagai daerah lain di Indonesia akibat ulah dari para Wakil Rakyat yang duduk di DPR-RI.
Kalau saja Ketua DPR-RI menerima perwakilan Aksi Unjuk Rasa (Unras) teman-teman Mahasiswa dan Elemen Masyarakat lainnya ketika itu, dapat dipastikan tidak ada aksi-aksi anarkis sehingga membawa dampak sampai adanya korban jiwa, Driver Ojol terlindas kendaraan taktis dari APH yang menjaga keamanan ketika itu, sehingga Polri pun mendapat getahnya.
Dari pengalaman peristiwa Jakarta, sudah saatnya Anggota DPR-RI, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten Kota wajib dibekali oleh Pemerintah dalam hal ini Kemendagri RI, Lemhanas RI dan Wantanas RI.
Hal itu berupa Pendidikan Karakter ber-Bangsa, ber-Negara, sadar pola kepribadian, miliki ATITUDE baik agar PAHAM bagaimana berkomunikasi baik dengan Rakyat yang memilih mereka, bagaimana memiliki kesadaran RASA, bagaimana pola hidup dari sebagian besar Rakyat Indonesia kesehariannya, masih berada dalam berbagai keterbatasan keberadaan.
JAMA minta Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus pertimbangkan seluruh Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten serta Kota di SULUT dibekali Diklat Kebangsaan langsung di bawah kendali Gubernur, mengingat latar belakang Gubernur Sulut Mantan Jenderal Militer yang mampu dan sanggup laksanakan.
Ahmad Sahroni Anggota DPR-RI Partai Nasdem menyakiti Rakyat dengan perkataan “Hanya Orang Tolol Sedunia yang ingin membubarkan DPR!”
Dedi Sitorus Anggota DPR-RI dari Partai PDIP menyampaikan statement “Ketika DPR dibandingkan dengan Rakyat JELATA, yang katakan..TUKANG BECAK atau BURUH” .. perkataan yang sungguh sangat menyakiti Rakyat, merendahkan Martabat Rakyat Kecil!
Apapun aspirasi keluhan Rakyat harus dan wajib ditanggapi dengan cara santun, familier dan memiliki unsur rasa sepenanggungan!
Rencana Demo Aksi Unjuk Rasa di DPRD Provinsi SULUT oleh berbagai Elemen Masyarakat yang direncanakan Senin, 1 September 2025 , JAMA mengingatkan agar jangan anarkis dan lakukan secara santun sebab kalau tidak santun akan berhadapan dengan Rakyat SULUT kebanyakan yang cinta damai!
UU Dasar Negara memberi ruang untuk mengemukakan pendapat di depan umum namun wajib laksanakan dengan Santun dan ber-Etika.
Jangan lakukan hal-hal yang menjurus Anarkisme, jangan merusak fasilitas Negara seperti gedung bangunan atau fasilitas umum lainnya karena dibiayai dari uang Rakyat.
Unjuk Rasa jangan mau diprovokasi oleh siapapun dan jangan menjadi provokator!
Sampaikan maksud tujuan aspirasi, kawal serta tagih permintaan aspirasi tersebut.
JAMA pun meminta kepada para Pimpinan DPRD Provinsi SULUT dan Anggota DPRD-nya agar memiliki kesadaran penuh wajib menerima dan berdialog dengan siapapun yang datang berdemo.
Jikalau sengaja menghindar apalagi Out dari gedung kantor Dewan setelah mendengar ada demo nantinya, tidak mau temui pendemo, itu namanya Pengkhianat Rakyat! Menipu Rakyat!
Ingat saja Sahroni, Eko Patrio contoh kasus jadi cermin jangan terjadi di SULUT ini.
Tipikal Rakyat Sulawesi Utara semuanya memiliki ATITUDE baik dan santun serta cinta damai.
Karena itu jangan saling memancing situasi dan jangan mudah tersulut, karena semua ada jalan keluarnya.
