Berita Utama

Serapan Anggaran Masih Jongkok! DPRD Sulut Semprot SKPD yang Malas Realisasi

Serapan Anggaran Masih Jongkok! DPRD Sulut Semprot SKPD yang Malas Realisasi
Situasi rapat Badan anggaran DPRD Sulut.

Manado, BeritaManado.com — Rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2025 kembali digelar.

Namun, bukan cuma soal anggaran masa depan yang dibahas, melainkan juga “borok” lama yang kembali terungkap: serapan anggaran yang masih memprihatinkan.

Anggota DPRD Sulawesi Utara, Henry Walukow, menyampaikan kritik tajam saat rapat Badan Anggaran DPRD, Rabu (23/7/2025).

Ia menyoroti rendahnya daya serap anggaran dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), meski tahun anggaran sudah memasuki bulan ketujuh.

“Kita sudah mau bicara APBD Perubahan, tapi beberapa SKPD justru belum mampu menyerap anggaran yang sudah ada. Bagaimana bisa kita bahas tambah-kurang, kalau yang ada saja belum jalan?” tegas Henry.

Ia pun mendesak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) membeberkan realisasi anggaran triwulan pertama hingga pertengahan Juli.

Merespons desakan itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulut, Clay Dondokambey, memaparkan bahwa hingga 18 Juli 2025, banyak SKPD belum maksimal dalam realisasi anggaran.

Berikut data terkini serapan anggaran Pemprov Sulut per 18 Juli 2025:
• Pendapatan: dari target Rp 3,7 triliun, baru terealisasi Rp 1,49 triliun (40%)
• Belanja: dari pagu Rp 3,85 triliun, baru terealisasi Rp 1,2 triliun (34%)

5 SKPD dengan serapan tertinggi:
• Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) – 62%
• Dinas Perhubungan – 54%
• Dinas Kehutanan – 53%
• Badan Penghubung – 52%
• Badan Perbatasan – 51%

15 SKPD dengan serapan terendah (di bawah 42%):
• Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan – 8%
• BKAD – 22%
• Kesbangpol – 24%
• PUPRD – 28%
• Dinas Tenaga Kerja – 31%
• Dinas Pangan – 32%
• Dinas Pendidikan Daerah – 33%
• Disperindag – 35%
• Dinas Kominfo – 36%
• Dinas Sosial – 36%
• Dinas Kesehatan – 37%
• Dinas Kebudayaan – 39%
• BPBD – 40%
• BKD – 40%
• Bappenda – 42%

Dengan realisasi yang masih ‘jongkok’ ini, DPRD meminta TAPD dan pimpinan SKPD segera mengambil langkah konkret, agar anggaran publik benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas.

(Erdysep Dirangga)

BeritaManado.com: Berita Terkini Kota Manado, Sulawesi Utara