Manado – Cara mahasiswa Politeknik Negeri Manado yang mengadukan permasalahan perkuliahan ke DPRD Sulut patut diapresiasi.
Menurut tokoh masyarakat, Pdt Sem Runtuwene, sikap mahasiwa tersebut cermin kecerdasan intelektual yang memahami sistem ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia.
“Indonesia adalah negara demokrasi, semua permasalahan bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Mahasiswa telah menempuh cara tepat dengan niatan baik membawa permasalahan ke DPRD,” ujar Pdt Sem Runtuwene kepada BeritaManado.com, Jumat (19/8/2016).
DPRD sebagai lembaga politik lanjut Runtuwene harus dioptimalkan oleh masyarakat. Semakin banyak masyarakat datang mengadu bukti kepercayaan masyarakat kepada DPRD semakin tinggi.
“Ini postif, tinggal bagaimana DPRD dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai representasi rakyat. Sejauh ini saya melihat peran tersebut mampu dijalankan dengan baik oleh DPRD Sulut,” tukas Pdt Runtuwene.
Diketahui, sebanyak 406 mahasiswa Politeknik sempat “dirumahkan” hanya karena belum membayar uang SPP Rp1,5 Juta pada batas waktu terakhir 4 Agustus 2016.
Mahasiswa didampingi beberapa orang tua mengadukan permasalahan tersebut ke DPRD Sulut.
Hearing pertama awal pekan ini oleh Komisi 4 menghadirkan pimpinan Politeknik. Mahasiswa kembali mendatangi DPRD Sulut, Kamis (18/8/2016) kemarin, diterima Wakil Ketua DPRD, Wenny Lumentut.
Informasi terakhir diterima BeritaManado.com, pimpinan Politeknik melalui Direktur Ever Slat telah memutuskan memperpanjang pembayaran uang perkuliahan hingga 23 Agustus 2016. (jerrypalohoon)
Manado – Cara mahasiswa Politeknik Negeri Manado yang mengadukan permasalahan perkuliahan ke DPRD Sulut patut diapresiasi.
Menurut tokoh masyarakat, Pdt Sem Runtuwene, sikap mahasiwa tersebut cermin kecerdasan intelektual yang memahami sistem ketatanegaraan dan demokrasi di Indonesia.
“Indonesia adalah negara demokrasi, semua permasalahan bisa diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Mahasiswa telah menempuh cara tepat dengan niatan baik membawa permasalahan ke DPRD,” ujar Pdt Sem Runtuwene kepada BeritaManado.com, Jumat (19/8/2016).
DPRD sebagai lembaga politik lanjut Runtuwene harus dioptimalkan oleh masyarakat. Semakin banyak masyarakat datang mengadu bukti kepercayaan masyarakat kepada DPRD semakin tinggi.
“Ini postif, tinggal bagaimana DPRD dapat meningkatkan kapasitasnya sebagai representasi rakyat. Sejauh ini saya melihat peran tersebut mampu dijalankan dengan baik oleh DPRD Sulut,” tukas Pdt Runtuwene.
Diketahui, sebanyak 406 mahasiswa Politeknik sempat “dirumahkan” hanya karena belum membayar uang SPP Rp1,5 Juta pada batas waktu terakhir 4 Agustus 2016.
Mahasiswa didampingi beberapa orang tua mengadukan permasalahan tersebut ke DPRD Sulut.
Hearing pertama awal pekan ini oleh Komisi 4 menghadirkan pimpinan Politeknik. Mahasiswa kembali mendatangi DPRD Sulut, Kamis (18/8/2016) kemarin, diterima Wakil Ketua DPRD, Wenny Lumentut.
Informasi terakhir diterima BeritaManado.com, pimpinan Politeknik melalui Direktur Ever Slat telah memutuskan memperpanjang pembayaran uang perkuliahan hingga 23 Agustus 2016. (jerrypalohoon)