Manado – Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) PT Bank Sulut di Pulau Dewata Bali pekan lalu masih menjadi sorotan DPRD Sulut. Fraksi PDI-Perjuangan melalui juru bicara fraksi Imanuel Budiman pada rapat paripurna pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda perubahan APBD 2014, Senin (25/8/2014) sore, menyatakan penyesalan atas RUPS Bank Sulut di Pulau Bali.
“Fraksi PDI-Perjuangan menyesalkan RUPS Bank Sulut yang dilaksanakan di luar Sulut. Ini merupakan pemborosan anggaran daerah serta bentuk kebocoran ekonomi daerah. F-PDIP meminta tidak ada lagi penyertaan modal bagi Bank Sulut dari pemerintah provinsi pada perubahan APBD 2014,” ujar Budiman.
Menanggapi keberatan F-PDIP tersebut, gubernur Sulut Dr Sinyo Harry Sarundajang mengatakan pelaksanaan RUPS di Pulau Bali hanya bersifat teknis, juga sesuai permintaan dari Pemprov Gorontalo sebagai salah-satu pemegang saham.
“Saya tidak membela Bank Sulut. Permintaan ini dari gubernur Gorontalo, mereka juga pemilik Bank Sulut dan Mega Corpora yang tidak ada waktu datang kemari karena mereka juga sibuk. Saya sendiri hanya tiga jam di Bali dan saya membayar sendiri, saya kira Gorontalo juga begitu kecuali mungkin direksi,” tukas Sarundajang. (jerrypalohoon)
Memang LICIK..Masak Gubernur Gorontalo yang mengatur..Kata dia Pemprop Sulut Pemegang Saham Mayoritas. Ayo DPR minta BPK Audit..So ca beres…
saya ingin mengkoreksi sedikit pernyataan bpk Immanuel… penyelenggaraan RUPS di bali ini bisa dibilang hanyalah hal kecil. tapi pemborosan anggaran dan kebocoran ekonomi daerah yang lebih MENGERIKAN adalah dengan masih adanya megacorp dalam struktur kepemilikan bank sulut. saya harap anda mau memperjuangkan itu.