Manado – DPRD Sulut telah memparipurnakan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2013-2033, Senin kemarin. Fraksi Partai Golkar pada pendapat akhir fraksi memberi catatan khusus terhadap isu pengelolahan tambang biji besi di Pulau Bangka.
Melalui juru bicara fraksi Pricilia Cindy Wurangian menyebut, rencana penambangan biji besi di pulau kecil tersebut harus ditinjau kembali. Golkar melihat penolakan masyarakat dan proses hukum harus menjadi perhatian.
Khusus mengenai Pulau Bangka yang masih berproses hukum hendaknya dipertimbangkan atau di-pending untuk dikonsultasikan kembali dengan pemerintah pusat – Cindy Wurangian
Pendapat FPG ditanggapi Gubernur Sulut Dr SH Sarundajang. Sarundajang menyebut masih ada dikotomi dari masyarakat terkait pengelolahan tambang di pulau-pulau kecil. Sesuai UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolahan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Pulau Bangka tidak bisa dijadikan areal pertambangan.
Misalnya tambang di pulau-pulau kecil. Sekarang masih ada dikotomi mengenai pendapat ini melalui undang-undang nomor 27 itu bahwa seyogyanya tidak ada tambang di pulau-pulau kecil. Tapi jangan lupa, undang-undang ini juga mengingatkan bahwa kalau itu menguntungkan untuk masyarakat, untuk orang banyak, itu juga tidak mengapa. Namun tentunya ada undang-undang dan peraturan yang harus dipatuhi undang-undang mengenai dampak lingkungan dan juga memperhatikan kearifan lokal. Tentunya tidak ada tambang yang beroperasi tanpa aturan – Gubernur Sulut, Dr SH Sarundajang
(Jerry)
Seharusnya Pak Gubernur melihat dengan lebih bijaksana akan kegiatan penambangana tersebut, contoh kasus PT Newmont dulu, ada banyak masyarakat yang dirugikan dari segi kesehatan mereka atas aktivitas penambangan. “Tergiur dengan uang banyak atau lapangan pekerjaan” sebenarnya Justru kwalitas pariwisatanya didaerah itu masih lebih bagus dan lebih menguntungkan bagi masyarakat kalau pengelolahannya baik ketimbang kegiata penambangan yg nantinya hanya menciptakan Gang2 baru dari anak2 muda disitu. contoh, Bunaken punya potensi dunia dlm bidang pariwisata, tapi karena tidak dilihat secara serius oleh pemerintah akhirnya bunaken hanya jadi tempat sampah saja. coba ditatah baik lagi bunaken itu, dampaknya akan sampai ke pulau2 yang ada di SULUT. Sail Bunaken hanya sekedar “Prestige mark” tapi tidak ada hasilnya. sayang. Tuhan kiranya memberkati dengan berkat hikmat para pemimpin SULUT. Shalom
Sangat di sayangkan akan terjadinya Blunder sebelum masa jabatan selesai.
Sudah ada yang pernah baca isi Undang-undang No. 27 Tahun 2007, yang sekarang lagi ramai di perbincangkan ?
==> http://www.bnpb.go.id/uploads/pubs/3.pdf
Kakek nenek, dan ayah saya penduduk asli P. Bangka. Itu tanah nenek moyang kami. Kami memiliki tanah peninggalan orang tua di sana, dan handai taulan masih tinggal disitu. Mendengar tarik menarik soal tambang besi, kami membayangkan penduduk asli akan dikalahkan oleh besarnya uang yang mungjkin akan main.
Pejabat di Menado semua hipokrit karena matanya sudah hijau padahal baru membayangkan seliweran uang. Mulai omong kosong di media lokal. Padahal sejak puluhan tahun saya masih kecil, ayah cerita tentang kondisi kehidupan dan fasilitas prasarana di sana. Dan belum lama ini ibu dan adik saya mengunjungi saudara disana, cerita ayah saya masih sama dengan didapati ibu dan adik saya. artinya masyarakat P. Bangka khususnya kampung ayah saya di Liwas, masih tertinggal, jauh dari pembangunan.
Mereka tetap penduduk miskin yang kurang mendapat perhatian pemerintah setempat.
baru setelah potensi Pasir Besi ditemukan beberapa tahun belakangan ini, semua jadi pahlawan kesiangan dengan penuh omong kosong dan mungkin juga niat terselubung.
dan saya langsung membayangkan, kalo nggak ada orang Kristen di sana yang punya Roh Kudus untuk melindungi mereka, saudara saya yang miskin tersebut, maka mata liar dari investor dan pemerintah sudah siap mengeksekusi dan menendang mereka.
saya masih merasa lega, beberapa hari lalu karena Pak Gubernur Sarundayang, masih lugas mengutip undang-undang mengenai pulau pesisir, dan saat ini saya berdoa, agar Pak Gubernur teguh pada pendiriannya.
Tetapi kalo pun Pak Gubernur memiliki agenda lain, maka saya akan menghubungi Pak Wakil Gubernur Kansil. Untuk mengi8ngatkan beliau, bahwa orang2 Bangka adalah etnis Sangihe Talaud terutama sub etnik Siau, kampung halaman beliau. Jadi P Bangka adalah tanah milik saudara-saudara Pk Wakil Gubernur.
Dal;am demokrasi modern, kita tidak menggunakan jalur kekerabatan untuk tujuan negatif seperti nepotisme yang terhjadi di Propinsi Banten, tetapi kita menggunakan untuk tujuan mulia.
Kalo ada sodara kawanua di Menado yang bisa sampaikan ungkapan saya ini ke Pak Jauhari Kansil, karena kami dah jauh di daerah lain, mohon sampaikan pesan ini,
Pak Jauhari Kansil, “Tahendunge wue pirua manga ana simbau i kite su Pulau Bangka. Nengkeng tempo pulone taung naliu, sarang mentehang ii pubawiahe i sire makakendage, daleng ketang swadaya i sire, aspal. I tuang Wakil Gubernur, i kau timade nerui su kedera mahuntimade ee ko wagu suara i kamu anau simbau bou tanah Sangihe, Sitaro, Talaude, termasuk tau Bangka ko mang makatahendung dan meluase naung pia tau Sangihe modern ka himotongange naawi su kadera marange Propinsi Sulut, setelah pulone taunge takoa tau sangihe maka untu.
Tau sangihe tawotonge merendah su tengong penguasa waline.
I tuang Wakil Gubernur, tahunge dalung naungu, i tuang kok nihengke Mawu Ruata su posisi ee tadeau melindungi manga anau simbau tedea tala i perlakukan delai oleh temata yang naunge ketang si hareta dingang doite.
Dorongku sebagai anak Pulau Bangka, Kerie gelire Pulau mesedada ee su limang tamata meenggang hareta dan doite, dingang melinda taumata susa. Tahandunge i tuang Wakil Gubernur ko ana Mawu Ruata.
Kamageng Pemerintah Provinsi mekerea fee konsesi su bou tambang ee, penduduk taumatang i kite makarea kompensasi yang layak.
I kami tehana su Jakarta, makaringihe habare tambang batubara su sumatera dingang kalimantan mekekala perusahaan labo, mekekala keluarga tertentu kela manga ana raja, tetapi i sire meluang tanah penduduk pia batubara dingang dega kere meluang tanah tala produktif, kebun delai, tala pernah mengerega batubara su ralung tanah.
singkanimbu bewera, “deleokang”.
Tuang Wakil Gubernur. Tolong lindungi ana u simbau kita su Pulau Bangka”.
Mawu Yesus mengalamate si tuang gelire hikmat dingang kesejahteraan labo su kebenaran Mawu Ruata hala. Amin.”
Putra Bangka Liwas di perantauan
Investasi mmg bagus buat pertumbuhan ekonomi suatu daearah, tapi jangan mendewakan investasi. Intinya, investasi harus bisa memberikan keseimbangan terhadap lingkungan dan alam, termasuk manusia didalamnya. Makanya dalam berinvestasi semuanya harus transparent. Masalah2 yang ada harusnya diselesaikan sebelum eksploitasi tambang. Jika masih ada masalah, berarti belum layak untuk dieksploitasi. Semoga permasalahan investasi, khususnya pertambangan, selama ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua.
Dear all,
ups Hehehehee,
Tasalah tanggal kita maksudnya 29 Oktober 2013 dengan demikian ralat atas tulisan tanggal di atas, terima kasih atas koreksinya saudara Peduli masih kena jetlag qt. I remember you. let me know when you coming back. But I might visit you there if I will not go to Manila by November.
As a scientist we can only suggest to our “government” I just hope they will listen, who knows they might change their mind, if not its not our problem anymore.
Untuk bidang ini kita berani memperkenalkan diri karena bisa saja bapak bapak kita hanya mendengar kepada orang orang yang sama. Torang cuma somebody yg tidak punya akses ke top government hanya bisa bersuara disini, Jadi berterima kasih juga kepada harian on line ini kita bisa mengungkapkan uneg uneg atau bahan pemikiran.
Even Peduli yg ada jauh di Northern part sana bisa baca and give comment plus correction. I do appreciate that.
Sebenarnya banyak persoalan yang dapat diselesaikan dengan berembuk bersama.
Semoga tanah, udara, laut Minahasa ini tetap selalau mendapatkan “shower of blessing” walaupun sudah banyak kerusakan lingkungan yang terjadi just for the sake of development in almost all sectors. God speed
Mner Billy, so talalu capat ngana ada kirim ini massege ini baru tanggal 30 october sekarang. Memang pemerintah sangat tergiur dengan jumlah Rupiah yang besar karena persentase yang akan didapat tanpa memikirkan kelangsungan hidup orang2 yang ada di pulau Bangka. Kan tidak lama lagi berkuasa…setuju saja??? Terlalu!!!!
From your friend when doing research together at BBI Tatelu several years ago.
Kami dukung niat baik Pak Billy. Anda yakin bahwa nanti tidak cuma jadi formalitas ujung2nya duit? Jadi ingat sebelum Woc 2009 Bapak kita menentang sekali aktivitas MMS, selesai WOC apa jadinya? MMS dibolehkan dengan catatan. Apa kata dunia dengan orang yang tidak konsisten? Temukan jawabannya dalam nurani terdalam kita masing2.
Deal all,
Undang undang sudah jelas menyatakan demikian seperti yang dikatakan pak Gubernur,tapi memang juga investasi ini sangat menggiurkan triliunan rupiah soalnya. Tentunya para birokrat di Sulut melihat hal ini adalah peluang yang tidak dapat dilewatkan begitu saja. Hampir semua teman teman kampus yang dekat dengan pemerintah provinsi maupun dengan perusahan penambang mempunyai pendapat YANG SAMA; investasi besar puluhan tahun yang menguntungkan, jauh lebih prospektif dari Usaha parawisata laut (yang katanya tidak ada kontribusi terhadap PAD) dan tidak akan merusak lingkungan.
Tapi apakah kita hanya melihat jumlah angka angka rupiah yang masuk ke provinsi Sulut dan Kabupaten Minut tanpa melihat dan memproyeksikan dengan benar, seksama dan bijaksana? kegiatan penambangan tetap berdampak negatif. Sementara Pariwisata relative tidak ada hanya menjual keindahan bawah laut saja. Kegiatan penambangan ini bahkan akan menggusur dan merelokasi sejumlah desa di Pulau Bangka. Ini juga sudah termasuk dalam proses memarjinalisasikan masyarakat local yang ada, sudah berdampak negative. Masyarakat desa yang hidup aman tenteram disana kita tidak dapat gusur begitu saja hanya karena mereka hidup sederhana dan dapat dibayar berapapun untuk dipindahkan. For the sake of “Pembangunan” Kesukacitaan dan ketenteram orang hiduo di desa tidak dapat di ekuivalenkan dengan nominal rupiah. sangat tidak relevan. Ini cara berpikir kapitalis yang harus dibuang jauh jauh oleh pemimpin di Sulut dan di Minut. Kita akan terjebak dengan ukuran finansial semata mata yang sangat berbahaya karena pemimpin akan datang dan pergi sesuai waktu dan yang tertinggal hanya cerita baik dan atau buruk dimata masyarakat dan akan menjadi legenda Karena si DiA torsng bagini. Karena si ANU pulau Bangka tenggelam. Resistensi ini wajar karena pihak pengusaha pariwisata melihat sebagai ancaman pencemaran lingkungan sangat beralasan, masyarakat desa di Pulau Bangka sebagian juga menolak karena menyangkut hidup mati mereka, hal ini bahkan sudah disuarakan oleh Partai Golkar yang bermoto : suara rakyat sura Golkar. Karena logika yang mereka sampaikan juga dapat diterima yaitu puluhan tahun investasi bijih besi dengan mengeruk setiap hari selama puluhan Tahun material biji besi pasti ada akibat lingkungan terhadap pulau Bangka yang volumenya tidak besar.
Sebagai ilmuan yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan, Saya menyarankan kepada pemerintah provinsi Sulut, kepada pihak perusahaan penambang agar melihat juga persoalan ini secara komprehensif. Untuk itu perlu dibuat Forum independen yang melibatkan masyarakat, para pengusaha pariwisata laut, ilmuan yang independen bahkan kalau perlu mereka dibiayai untuk membuat riset kajian independen yang melibatkan para ahli yang bukan terikat dengan poerusahaan penambang tapi bersikap netral sehingga kajian mereka juga boleh dipadankan atau dipertemukan dengan tim kajian Amdalyang sudah dibentuk yang kemudian diseminarkan, kita duduk bersama dan berdiskusi, jika memang dua dua melihat bahwa memang benar bahwa penambangan ini menguntungkan kita semua tentunya semua akan setuju. Karena bisa saja informasi yang ada keliru, bisa saja terjadi kesimpang siuran informasi yang menyesatkan karena minimnya informasi yang ada di masyarakat yang terkena dampak usaha ini atau juga kajian kajian Amdal yang bersifat pesan sponsor membuat semua orang pesimis dengan hasil dipaparkan. Tetap kajian itu akan sangat menguntungkan pihak yang memesan.
Saya bersedia menjadi salah satu tim independen untuk kajian itu dan akan bersikap netral, jika diminta. Bahkan kalau perlu saya akan mengundang tim pakar pencemaran laut dari luar daerah atau luar negeri yang tidak terikat secara sosial dengan masyarakat, pemerintah, atau perusahaan penambang,
Sehingga akan ada kajian baru yang komprehensif, akademik, otentik dan jujur. Jika kajian ini sama dengan kajian milik perusahan penambang tidak ada alasan bagi siapapun untuk menolak penambangan biji besi di Pulau Bangka dan happy ending untuk semua. Sah……
Salam saya
Bangkok 29 November 2013
Baca Heard Line Kompas hari ini Selasa 29 Okt 2013……….Tambang besi sumber becana