AMURANG –Pekerjaan proyek Jembatan Popontolen Kecamatan Tumpaan menuai sorotan anggota DPRD Kabupaten Minsel. Pasalnya, pekerjaan dilakukan beberapa pecan terakhir ini dipergunakan oleh masyarakat setempat untuk melakukan pungutan tidak jelas. Otomatis sangat memberatkan para pengendara saat melawati lokasi tersebut.
“Para pengendara sering mengeluhkan aktifitas pungutan yang kerap dipaksakan,” ujar Andries Boy Rumondor, ST kepada sejumlah media Kamis (8/09) siang tadi. Kata Rumondor, mengantisipasi hal tersebut dihimbau agar pemerintah dalam hal ini Dinas PU Sulut untuk turun dan melihat situasi yang ada. Yang membebankan lagi, kendaraan bermotor yang melewati Jembatan Popontolen.
Ditanya soal pungutan liar, Rumondor menyebut itu benar. Dan terjadi di Jembatan Popontolen. Itu dilakukan warga setempat. “Soal sumbangan kan kerelaan hati dari setiap orang, bukan dengan paksaan,” jelasnya.
Rumondor juga menyoroti bobot kendaraan yang berkapasitas besar sering melewati jembatan tersebut. Meski jembatan yang menggunakan kerangka besi (Bailey). Namun hanya mampu menahan bobot 7,5 ton. “Saya sering melihat truck berkapasitas sampai 11 ton melintas di jembatan tersebut. Belum lagi termasuk rentetan kendaraan dibelakangnya yang menamba bobot lebih besar lagi,” ungkapnya.
Lebih lanjut Rumondor menyatakan, proyek yang tegang waktu selama 6 bulan ini, takutnya kedepan akan ambruk. Sebab bobot dari jembatan tersebut telah melebihi kapasitas yang mengakibatkan kerugian bersama termasuk dari kontraktor tersebut.
Menyikapi hal ini, dia menghimbau agar pihak kontraktor melibatkan pihak terkait guna lancarnya arus lalu lintas seperti Dinas Perhubungan dan pihak Kepolisian. Jika ini dilakukan, saya kira tidak aka nada pungutan dan kendaraan yang berbobot besar tidak melewati jalur itu,’’ pungkas Rumondor, politis Partai Demokrat Minsel ini. (ape)
