AMURANG —Roling bupati Christiany Eugenia Paruntu, Selasa (1/11) tengah malam masih berimbas pada pro kontra. Kali ini, Franco Gino Rumokoy, Ssos langsung angkat suara. Rumokoy pun menyebut rolling tersebut bakal berdampak hukum.
‘’Saya melihat, bahwa banyak pejabat merasa dirugikan. Sebab, banyak dari antara pejabat tak tahu kesalahan apa yang dilakukannya. Maka dari itu, saya menyebut kalau hal ini bakal berdampak hukum. Kalau saya jelas mendukung, sebagai anggota DPRD yang dipilih rakyat pun sangat mendukung kalau ada pejabat yang mau lapor soal ini,’’ kata Rumokoy.
Gino Rumokoy menyebut, rolling tersebut akan berdampak hukum terhadap pemerintah. Artian, jika mereka menilai tidak sesuai dengan ketentuan bagi pejabat yang di rolling atau di non job-kan. “Ini bisa saja membuat gugatan, karena jika kriteria maupun ketentuan aturan dianggap tidak sesuai. Dimana dia tidak melakukan kesalahan lantas di non job kan. Nah, karena dia merasa tidak berbuat kesalahan. Maka dia boleh melakukan upaya hukum terhadap pemerintah. Dan inilah yang dikuatirkan oleh DPRD,” jelasnya.
“Jangan hanya menon-jobkan seseorang, tanpa dasar dan tanpa melihat ketentuan-ketentuan yang ada,” tegas Rumokoy, sambil menambahkan jika terdapat aduan seperti itu. Maka berdasarkan kepentingan masayarakat, dia siap membantu.
Lanjut dia, DPRD juga berencana memanggil Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Minsel untuk meminta klarifikasi terkait rolling tersebut yang dianggap tidak sesuai ketentuan. ‘’Dan ingat, kami akan konsultasikan ke Gubernur Sulut sehubungan dengan proses roling ini,” ungkap Romokoy dibenarkan Boy Rumondor yang juga menganggap, dari sepengetahuanya, rolling ini merupakan yang paling simpang siur, termasuk persiapanya yang terkesan tergesa-gesa dan semrawut. (ape)
AMURANG —Roling bupati Christiany Eugenia Paruntu, Selasa (1/11) tengah malam masih berimbas pada pro kontra. Kali ini, Franco Gino Rumokoy, Ssos langsung angkat suara. Rumokoy pun menyebut rolling tersebut bakal berdampak hukum.
‘’Saya melihat, bahwa banyak pejabat merasa dirugikan. Sebab, banyak dari antara pejabat tak tahu kesalahan apa yang dilakukannya. Maka dari itu, saya menyebut kalau hal ini bakal berdampak hukum. Kalau saya jelas mendukung, sebagai anggota DPRD yang dipilih rakyat pun sangat mendukung kalau ada pejabat yang mau lapor soal ini,’’ kata Rumokoy.
Gino Rumokoy menyebut, rolling tersebut akan berdampak hukum terhadap pemerintah. Artian, jika mereka menilai tidak sesuai dengan ketentuan bagi pejabat yang di rolling atau di non job-kan. “Ini bisa saja membuat gugatan, karena jika kriteria maupun ketentuan aturan dianggap tidak sesuai. Dimana dia tidak melakukan kesalahan lantas di non job kan. Nah, karena dia merasa tidak berbuat kesalahan. Maka dia boleh melakukan upaya hukum terhadap pemerintah. Dan inilah yang dikuatirkan oleh DPRD,” jelasnya.
“Jangan hanya menon-jobkan seseorang, tanpa dasar dan tanpa melihat ketentuan-ketentuan yang ada,” tegas Rumokoy, sambil menambahkan jika terdapat aduan seperti itu. Maka berdasarkan kepentingan masayarakat, dia siap membantu.
Lanjut dia, DPRD juga berencana memanggil Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Minsel untuk meminta klarifikasi terkait rolling tersebut yang dianggap tidak sesuai ketentuan. ‘’Dan ingat, kami akan konsultasikan ke Gubernur Sulut sehubungan dengan proses roling ini,” ungkap Romokoy dibenarkan Boy Rumondor yang juga menganggap, dari sepengetahuanya, rolling ini merupakan yang paling simpang siur, termasuk persiapanya yang terkesan tergesa-gesa dan semrawut. (ape)