Manado – Diperlukan kesadaran dan komitmen serta dukungan pemerintah dalam bentuk politik anggaran dalam upaya penyelamatan Taman Laut Bunaken. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi 4 DPRD Sulut Benny Rhamdani menyikapi kondisi Bunaken saat ini.

“Keharusan yang mendesak untuk menyelamatkan Bunaken. Yang diperlukan saat ini kesadaran dan komitmen. Siapa itu? Tentu semua pihak yang berkepentingan, semua orang Sulawesi Utara. Tentu harus dimulai dari orang-orang yang memiliki otoritas dan kewenangan, yaitu pemerintah dan DPR.

Kritik Komisi 4 terkait kondisi Taman Laut Bunaken sudah disampaikan kepada pemerintah. Kemudian solusinya juga sudah disampaikan. Harus ada kebijakan politik anggaran, ini mutlak, berapapun anggaran untuk penyelamatan Bunaken pasti didukung DPR,” ujar Rhamdani kepada wartawan, Kamis (21/3) sore.

Selanjutnya menurut politisi vokal ini, goodwil dan politicalwil dari pemerintah, termasuk DPR dan stakeholder, serta menjauhi cara penanganan yang bersifat sporadis, tapi yang diperlukan adalah penanganan yang terintegrasi dari semua pihak dan elemen masyarakat.

“Karena kondisi Bunaken bisa dikatakan sudah sangat parah, misalnya pencemaran, kadar ekoli sudah sangat tinggi diambang batas. Sampah dari 4 aliran sungai, produksi sampah maupun limbah dari kawasan industri dan kawasan perdagangan di Kota Manado. Jika tidak dilakukan penanganan secara serius maka nama besar Bunaken yang menjadi kebanggan masyarakat Sulut akan menjadi tinggal nama saja,” tegas Rhamdani lagi.

Terkait usulan pembuatan perda penyelamatan Bunaken, politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menyatakan sangat mendukung. “Saya setuju agar penyelamatan dan pengamanan Bunaken memiliki payung hukum berupa peraturan daerah. Proses regulasi ini khan akan dimulai di DPR, dan DPR telah memulai dengan program Save Bunaken yang digagas Komisi 4 DPRD Sulut,” tukas Rhamdani. (Jerry)