Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, SE, mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana melalui Zoom Meeting.
Penulis: Syarif Umar l Bitung
Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, bersama para Asisten I, II, dan III, dan Kepala Dinas Sosial, Kalaksa BPBD, Kepala Dinas Kominfo, serta para Camat se-Kota Bitung mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana melalui Zoom Meeting yang digelar di Merdeka Lounge, Kamis (2/4/2026).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc, serta dihadiri Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, kepala BNPB RI Letnan Jenderal TNI Suharyanto, S.Sos., M.M, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus.
Dalam arahannya, Menko PMK Prof. Dr. Pratikno menekankan sejumlah langkah strategis yang harus segera dilakukan pemerintah daerah pasca gempa bumi yang melanda wilayah Sulawesi Utara.
Pertama, pemerintah daerah diminta segera menetapkan status tanggap darurat bagi kabupaten/kota yang terdampak bencana.
Kedua, dilakukan aktivasi Pos Komando Tanggap Darurat di wilayah terdampak guna mempermudah koordinasi dalam pendataan dampak, pelaksanaan pencarian dan pertolongan, serta penanganan pengungsi apabila diperlukan.
Ketiga, pemerintah daerah bersama Kementerian maupun dinas terkait seperti PU dan Perkim diminta segera melakukan asesmen terhadap kelaikan bangunan, khususnya fasilitas publik seperti perkantoran, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.
Keempat, masyarakat diimbau untuk segera melaporkan kerusakan rumah disertai dokumentasi kepada BPBD atau aparat kelurahan/desa setempat guna mempermudah proses pendataan dan penanganan kerugian.
Kelima, Basarnas bersama TNI dan Polri diminta mengoptimalkan upaya pencarian dan pertolongan korban, sementara BNPB akan memberikan dukungan operasional sesuai kebutuhan di lapangan.
Keenam, pemerintah daerah juga diminta segera melakukan pendataan kebutuhan, baik permakanan maupun non-permakanan, guna memastikan penanganan pengungsi berjalan optimal.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, langsung menginstruksikan seluruh camat untuk meningkatkan kewaspadaan serta aktif memonitor kondisi wilayah masing-masing.
“Segera lakukan pemantauan di lapangan, identifikasi jika ada rumah atau fasilitas yang mengalami kerusakan, dan laporkan secara cepat ke posko BPBD,” tegas Hengky Honandar.
Ia juga menegaskan sejumlah langkah strategis tanggap darurat yang harus segera dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah terdampak.
“Salah satu langkah utama adalah menetapkan dan mempertahankan status tanggap darurat di wilayah kabupaten/kota terdampak, guna mempercepat penanganan di lapangan,” ujar Hengky Honandar.
Selain itu, kata Wali Kota Hengky Honandar, pemerintah daerah diminta segera mengaktifkan Pos Komando Tanggap Darurat sebagai pusat koordinasi untuk pendataan dampak bencana, operasi pencarian dan pertolongan, serta penanganan pengungsi apabila diperlukan.
“Pemerintah juga menekankan pentingnya asesmen cepat terhadap kelayakan bangunan, khususnya fasilitas publik seperti perkantoran, rumah ibadah, fasilitas kesehatan, dan sarana pendidikan. Asesmen ini akan dilakukan bersama Kementerian Pekerjaan Umum maupun dinas terkait di daerah,” kata Hengky Honandar.
Kepada masyarakat, pemerintah mengimbau agar segera melaporkan kerusakan rumah disertai dokumentasi kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau aparat setempat seperti lurah dan kepala desa. Pendataan ini penting untuk menentukan besaran kerugian serta proses bantuan perbaikan.
