Jakarta, BeritaManado.com – Pengintegrasian Nomor Induk Kependudukan di KTP menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) resminya mulai berlaku tahun 2023.
Namun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sudah memulai sistem baru tersebut, di mana walau belum semuanya namun sudah ada NIK KTP yang terkoneksi langsung dengan NPWP.
Melansir Suara.com jaringan BeritaManado.com, Kemenkeu menjelaskan bahwa saat ini sekitar 19 juta NIK sudah terdaftar di DJP.
Dengan begitu, 19 juta NIK yang terdaftar sebagai wajib pajak ini dapat menikmati kemudahan bertransaksi pajak hanya dengan menggunakan nomor KTP.
Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo menjelaskan, DJP masih memberikan kesempatan untuk penggunaan NPWP sebagai basis transaksi pajak selama proses pemadanan data ini.
Ditambahkan Suryo Utomo, nantinya akan ada penambahan jumlah NIK menjadi NPWP secara bertahap.
Lantas kenapa NIK jadi NPWP ini perlu dilakukan oleh Kemenkeu?
Suryo menjelaskan bahwa penerapan NIK menjadi NPWP ini adalah langkah awal dalam melakukan sinergi data perpajakan di Kementerian dan Lembaga (K/L).
Kebijakan NIK jadi NPWP adalah langkah strategis untuk melakukan pengawasan pembayaran pajak pada setiap wajib pajak.
Selain itu, adanya integrasi NIK jadi NPWP juga memudahkan masyarakat sehingga tidak perlu membuat kartu NPWP.
Dasar hukum kebijakan ini tertuang dalam Revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang menjadi Rancangan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP).
Integrasi data antara NIK dan NPWN ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas teknologi big data yang dapat membantu lembaga dalam mengakses data masyarakat secara terpusat.
Sehingga mengantisipasi adanya double data, kesalahan data hingga permasalahan lainnya.
Negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris pun telah melakukan integrasi data seperti ini.
Tujuannya untuk mewujudkan pengambilan kebijakan secara efektif bagi masyarakat di sana.
Cara Kerja NIK Jadi NPWP
Aturan NPWP terbaru ini tidak membuat semua pemilik NIK KTP akan otomatis kena pajak. Orang yang wajib bayar pajak adalah mereka yang memang wajib pajak berdasarkan berasan penghasilannya sebagaimana diatur dalam undang-undang.
Penghasilan yang kena pajak pun diatur ke dalam UUD Pajak Penghasilan di mana penghasilan yang kena pajak adalah penghasilan yang sudah dikurangi dengan jumlah PTKP sesuai status wajib pajak.
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018, pajak Penghasilan (PPh) juga hanya akan dikenakan pada wajib pajak dengan peredaran bruto di atas Rp 500.000.000 per tahun untuk pengusaha yang bayar PPh Final 0,5 persen.
