Berita Utama

Efisiensi Pemerintahan Prabowo Mulai Longgar, Kemenkeu Buka Keran Anggaran Rp129 Triliun untuk 99 KL

Efisiensi Pemerintahan Prabowo Mulai Longgar, Kemenkeu Buka Keran Anggaran Rp129 Triliun untuk 99 KL
Presiden Prabowo Subianto (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/12/2024). [ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww]

Jakarta, BeritaManado.com — Setelah sempat “mengencangkan ikat pinggang” lewat efisiensi ketat, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya membuka keran anggaran secara besar-besaran.

Sebanyak 99 Kementerian/Lembaga (KL) kini bisa bernapas lega karena total dana senilai Rp129 triliun sudah mulai mengalir kembali.

Langkah strategis ini bukan tanpa alasan karena pemerintah berharap suntikan dana jumbo ini bisa jadi stimulus kuat untuk memacu roda ekonomi dan tentu saja, mendukung berbagai program prioritas Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

ADVERTISEMENT

Pembukaan blokir anggaran ini sendiri merupakan kelanjutan dari upaya efisiensi masif yang sebelumnya diinstruksikan lewat Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025.

Inpres tersebut memang secara spesifik mengatur bagaimana belanja negara harus lebih efisien, baik di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2025.

“Kalau lihat tambahannya sudah mencapai ekonomi Rp129 triliun sampai dengan saat ini,” jelas Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Juni 2025 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (17/6/2025), dilansir dari Suara.com jaringan BeritaManado.com.

Luky Alfirman juga menjelaskan bahwa dana yang tadinya dicadangkan ini punya prioritas khusus.

Sebagian besar dialokasikan untuk mendukung operasional KL yang baru terbentuk di Kabinet Merah Putih, termasuk juga yang merupakan hasil restrukturisasi.

Ini adalah langkah antisipasi agar KL-KL baru ini bisa segera berjalan efektif dan efisien tanpa hambatan.

Secara lebih detail, dana yang dibuka blokirnya ini akan menopang berbagai kebutuhan esensial, mulai dari belanja pegawai hingga belanja operasional masing-masing KL.

Tujuannya jelas, agar roda birokrasi bisa berjalan mulus dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Selain itu, pembukaan blokir ini juga bertujuan besar untuk mendukung program-program prioritas pemerintah secara keseluruhan.

Luky mencontohkan beberapa sektor yang akan merasakan dampak positif dari kucuran dana ini.

“Contohnya untuk pendidikan, untuk pertanian, cetak sawah misalnya, untuk pendidikan dan infrastruktur. Itu pun kita mendukung sesuai juga dengan tadi arah Presiden prioritas dari pemerintah,” ujarnya.

Pemerintahan Prabowo Subianto sebelumnya memang mengambil kebijakan “pengereman” anggaran.

Ini untuk memastikan APBN tetap sehat dan mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi.

Dengan telah dilakukannya efisiensi di berbagai pos belanja yang dinilai kurang prioritas atau kurang efektif, kini Kemenkeu memiliki fleksibilitas untuk kembali mengalokasikan dana ke sektor-sektor yang paling membutuhkan.

Pembukaan blokir ini diharapkan dapat memberikan dorongan signifikan bagi perekonomian nasional.

Dengan mengalirnya kembali dana ke KL dan program-program prioritas, pergerakan ekonomi akan semakin aktif, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong investasi.

Ini juga menjadi sinyal positif bagi pelaku usaha dan masyarakat bahwa pemerintah serius dalam menjalankan program-programnya.

Diketahui Prabowo mengeluarkan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Inpres tersebut ditandatangani oleh Prabowo pada 22 Januari 2025.

Dalam instruksi tersebut, Prabowo meminta jajarannya untuk melakukan efisiensi atas anggaran belanja negara tahun anggaran 2025 sebesar Rp306,6 triliun yang terdiri atas efisiensi anggaran belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun, dan efisiensi anggaran transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun.

Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan surat S-37/MK.02/2025 yang mengatur efisiensi belanja K/L untuk tahun anggaran 2025.

Dalam lampiran II surat tersebut, tercantum 16 item belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen.

Rinciannya, efisiensi anggaran pos belanja alat tulis kantor (ATK) sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.

Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.

(jenlywenur)