Manado – Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2013, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menuai tanggapan ditengah masyarakat.
Pasalnya, APBD-P yang disahkan terkesan tidak proporsional, dimana tertata antara lain pembelian kompor gas 20 juta, pohon natal 75 juta hingga wallpaper di Rudis Pimpinan DPRD yang berhasil digolkan Banggar DPRD.
Menurut pemerhati sosial dan budayawan Sulut, Reiner Ointoe penetapan tersebut dinilainya sebagai ketidakwajaran.
Ketidakwajaran itu harus dicek ke Pemprov dan BPKP yang bisa meng-Acc layak tidaknya tata anggaran tersebut. Akal-akalan anggaran itu selain bentuk kolusi, juga trkesan korupsi — Reiner Ointoe
Lanjut dikatakannya, pimpinan dan anggota Deprov Sulut mestinya melakukan konfrontir terhadap ketentuan perdundang-undangan yang berlaku.
“TAP MPR tentang KKN juga diatur itu. Tapi sering, soal Kolusi dan Nepotisme tidak pernah diperkarakan. Kalau APBD-P Sulut 2013 disinyalir bermuatan Kolusi dan Nepotisme, juga berpotensi Korupsi, masyarakat bisa lakukan class action. Menggugat Pemprov dan DPRD atas perilaku KKN dalam penetapan anggaran,” tegas Ointoe. (Amas Mahmud)
Lihat juga:
Reiner Ointoe: Penetapan APBD-P, Masyarakat bisa Lakukan Class Action
Usut tuntas…dan serahkan kepada KPK
somo Natalan toh, para pejabat mulai dari yang raja2 kecili sampe yang raja2 besar musti dapa angpao toh via APBN/APBD!!!!! so musti itu!!!!!