Manado – Adanya sejumlah elemen masyarakat yang yang menuntut keadilan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam relisasi anggaran APBD di daerah Kabupaten Kepulauan di Sulut disinyalir tidak merata dan tidak memihak daerah kepulauan. Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sulut Ir Siswa Rachmad Mokodongan menegaskan agar masalah ini jangan terpaku pada anggaran APBD tetapi bagaimana merealisasi anggaran pusat secara proporsional.
“Kalau hanya melihat dari APBD berarti hanya pakai kacamata sempit, bahwa sumber pendanaan inikan ada yang namanya dana dekon, dana APBN, tugas pembantuan, jangan hanya melihat dari APBD. Nah kita mengatur sumber dana yang masuk ini secara proporsional,” ujar Mokodongan.
“Kalau sudah didanai dekon, sudah didanai ABPN, tugas pembantuan kenapa lagi harus didanai dengan APBD. Proporsional maksudnya itu dilahat dari jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kemiskinan, tingkat kebutuhan, bukan keinginan” jelasnya.
Iapun menapik anggapan bahwa Pemprov kurang memperhatikan daerah kepulauan. iapun menjelaskan selama ini Pemprov selalu mengarahkan pembangunan di daerah kepulauan misalnya untuk kegiatan Pacifik Partnership sehingga puskesmas di daerah kepulauan jadi serba modern.
“Bedah rumah semua disana sampai angkatan laut (AL) turun kesana, pembangunan rumah dari Askes juga kita arahkan kesana, sebanyak 200 bedah rumah,” terang mantan Kepala Dinas Kehutanan ini kepada beritamanado.com. (Jrp)
