Mitra, BeritaManado.com – Impian ratusan kepala keluarga yang pemukimannya masuk dalam kawasan hutan bakau di Kecamatan Posumaen sampai ke Kecamatan Ratatotok segera mendapatkan status kepemilikan yang jelas.
Seperti diungkapkan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) Sonny Wenas ketika menggelar rapat panitia tata batas hutan bersama Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI (Sulutgomalut) Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, di Kantor Bupati, Rabu (22/6/2016, terkait penetapan kawasan hutan di Minahasa Tenggara.
“Dari rapat kami panitia sepakati kawasan hutan yang sudah menjadi pemukiman warga tidak lagi masuk dalam kawasan. Panjangnya itu 61,2 kilometer,” ungkapnya.
Dirinya menuturkan sejumlah kawasan hutan yang dimaksud antara lain berada di Desa Tumbak, Desa Bentenan, Desa Tatengesan, dan sejumlah desa di pesisir pantai Kecamatan Ratatotok.
“Nantinya dari hasil pertemuan kita ini akan dilaporkan ke Kementerian Kehutanan, nanti kemudian ditetapkan melalui SK Menteri. Jadi secara de facto-nya sudah tinggal de jure,” ujar Sonny.
Dirinya menambahkan dengan tidak dimasukan pemukiman warga dalam kawasan hutan tersebut, dapat memperjelas status kepemilikan lahan.
“Jadi karena sudah tidak masuk kawasan hutan, maka masyarakat yang berada di kawasan tersebut sudah bisa mengurus sertifikat tanah,” katanya.
Selain itu dikatakan Sonny, upaya tersebut merupakan inisiatif dari Bupati James Sumendap agar ratusan kepala keluarga tersebut dapat memperoleh kejelasan lahan yang mereka diami.
“Jadi ini memang salah satu upaya dari Bupati agar masyarakat sudah memperoleh kejelasan terkait lahan yang mereka diami apalagi jika sudah ada sertifikat. Sehingga sudah tidak takut lagi membangun membangun rumah,”
Dihadiri Kementrian kehutanan RI UPT Balai Pemantapan Kawasan Hutan wilayah VI (Sulut-Malut) Ir Zakaria H.Sipayung,Msi, Kabag Pemerintahan Umum dan Humas Novry Raco para hukum tua yang berada di kawasab hutan bakau. (rulansandag)
