Manado, BeritaManado.com — Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 secara hybrid, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan ini diikuti TP2DD se-Kalimantan secara luring di Balikpapan dan TP2DD wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, serta Nusa Tenggara secara daring.
Rakorwil dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji dan dihadiri Asisten Deputi Kemenko Perekonomian sekaligus Kepala Sekretariat Satgas P2DD, Puji Gunawan, Direktur Eksekutif Departemen Regional Bank Indonesia M. Firdauz Muttaqin, serta jajaran pemerintah daerah.
Dalam paparannya mengenai Evaluasi Kinerja TP2DD 2026, Puji Gunawan menegaskan pentingnya kebijakan yang berorientasi pada pelayanan publik.
“Penyusunan kebijakan perlu berfokus pada pelayanan yang cepat dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, serta mendorong kemandirian dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil,” ujar Puji.
Ia juga mengingatkan arahan pemerintah pusat terkait perluasan kanal digital seperti QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI), penguatan sinyal di wilayah 3T, penguatan layanan digital BPD, integrasi sistem keuangan daerah, serta kolaborasi dengan berbagai platform digital.
Empat Pilar Program Kerja TP2DD 2026
Program kerja TP2DD 2026 difokuskan pada empat pilar utama:
– Kolaborasi dan sinergi daerah untuk meningkatkan local tax ratio dan implementasi roadmap ETPD.
– Layanan publik cepat dan berdampak melalui QRIS-Tap dan pembayaran online KKI.
– Pemerintahan bersih dan adil melalui integrasi sistem keuangan daerah.
– Monitoring dan evaluasi efektif melalui penguatan kriteria penilaian dan Program Katalis P2DD.
Melalui penguatan ini, digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan penerimaan daerah sekaligus kualitas pelayanan publik.
(***/srisurya)
