Apakah Bawaslu Kabupaten/Kota akan aman berlindung dalam UU nomor 7 tahun 2017 dan tidak terjebak pada dasar aturan dalam klausul Permendagri nomor 54 tahun 2019 terkait penggunaan NPHD?
Sejauh mana Bawaslu Kabupten/Kota dapat menahan gempuran serangan baik secara internal dan eksternal, sementara dari bawah ada masyarakat yang memiliki harapan sangat tinggi agar penyelenggaraan Pilkada berjalan dengan lancar dan berintegritas.
Kita lihat nanti.
(***)
