Apalagi jumlah kepala daerah yang dimiliki atau diusung PDI Perjuangan relatif cukup besar.

Lalu, indikator kedua yakni instrumen negara. Umam menyebut secara teoritik, tidak boleh instrumen negara dikendalikan oleh elemen kepentingan tertentu.

Namun diakui atau tidak, dalam konteks politik praktis ada pengaruh signifikan.

“Yang kemudian menjadi pertaruhan besar, pada posisi 271 Kepala Daerah yang akan selesai periodenya di 2022 dan 2023, yang plt-nya akan ditentukan oleh Kemendagri. Siapa kekuatan yang bisa mempengaruhi itu, dia akan menggerakkan seluruh resources jaringan, sumber daya untuk memenangkan basis-basis pemilih di masing-masing wilayah itu,” kata Umam.

“Nah di level ini, PDIP berpotensi memiliki kekuatan yang lebih besar untuk di wilayah-wilayah itu. Bagaimana kemudian nanti pendekatannya? Wallahualam,” sambungnya.

Sementara itu, indikator ketiga yang menjadi penentu pencapresan Puan kata Umam yakni keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Tentu lagi-lagi akan ditentukan oleh positioning dari putusan tertinggi di PDIP yaitu di tangan bu Megawati Soekarnoputri. Terkait dengan pencapresan pak Ganjar, diakui atau tidak, dua nama itu seringkali membayangi pencapresan dari akar politik PDIP,” katanya.

(Alfrits Semen)