Ratahan, BM – Buntut berhembusnya kabar soal perombakan kabinet oleh Bupati Mitra, Telly Tjanggulung. Sejumlah kalangan pun meminta agar penenpatan dan pengisian jabatan, khususnya untuk pejabat Eselon II harus benar-benar sesuai dengan kajian dan kebutuhan yang ada dan bukan malah sebaliknya.
Dimana rolling yang dilakukan selama ini kerap tidak sesuai dengan kajian dari Baperjakat, sehingga ujung-ujungnya banyak pejabat yang kemudian tidak mampu dan juga tersandung sejumlah masalah, apalagi yang berkaitan dengan masalah hukum. Karenannya pejabat
yang berkualitas dan memiliki kemampuan harus diprioritaskan dalam rolling.
“Yang jadi pertanyaan, apakah dalam setiap rolling Norma Standar Prosedur (NSP) sesuai dengan UU sudah dijalankan dalam pengangkatan dan penempatan pejabat, khususnya Eselon II? Ini harus diperhatikan, baik Tim Baperjakan maupun Bupati,” kata aktivis mahasiswa Unima asal Mitra, Teddy Rantung, Rio kawulusan dan Foklen Suatan.
Ketiganya kemudian meminta agar pejabat-pejabat yang nantinya mendapatkan kepercayaan pimpinan adalah orang-orang yang mampu dan bisa bekerja dengan baik. Dengan demikian semua program dapat berjalan lancar. “Ini perlu dijadikan catatan penting sebelum rolling,” tegas mereka.
Disisi lain sendiri, ketiganya menilai bahwa, penempatan pejabat tak seharusnya selalu memprioritaskan orang Mitra. Pastinya prioritaskan mereka yang mampu dan berkualitas. “Pejabat tak harus orang Mitra, tapi minimal memprioritaskan putra-putri daerah,” tandas Rantung cs.(Dul)
Ratahan, BM – Buntut berhembusnya kabar soal perombakan kabinet oleh Bupati Mitra, Telly Tjanggulung. Sejumlah kalangan pun meminta agar penenpatan dan pengisian jabatan, khususnya untuk pejabat Eselon II harus benar-benar sesuai dengan kajian dan kebutuhan yang ada dan bukan malah sebaliknya.
Dimana rolling yang dilakukan selama ini kerap tidak sesuai dengan kajian dari Baperjakat, sehingga ujung-ujungnya banyak pejabat yang kemudian tidak mampu dan juga tersandung sejumlah masalah, apalagi yang berkaitan dengan masalah hukum. Karenannya pejabat
yang berkualitas dan memiliki kemampuan harus diprioritaskan dalam rolling.
“Yang jadi pertanyaan, apakah dalam setiap rolling Norma Standar Prosedur (NSP) sesuai dengan UU sudah dijalankan dalam pengangkatan dan penempatan pejabat, khususnya Eselon II? Ini harus diperhatikan, baik Tim Baperjakan maupun Bupati,” kata aktivis mahasiswa Unima asal Mitra, Teddy Rantung, Rio kawulusan dan Foklen Suatan.
Ketiganya kemudian meminta agar pejabat-pejabat yang nantinya mendapatkan kepercayaan pimpinan adalah orang-orang yang mampu dan bisa bekerja dengan baik. Dengan demikian semua program dapat berjalan lancar. “Ini perlu dijadikan catatan penting sebelum rolling,” tegas mereka.
Disisi lain sendiri, ketiganya menilai bahwa, penempatan pejabat tak seharusnya selalu memprioritaskan orang Mitra. Pastinya prioritaskan mereka yang mampu dan berkualitas. “Pejabat tak harus orang Mitra, tapi minimal memprioritaskan putra-putri daerah,” tandas Rantung cs.(Dul)