Presiden Prabowo Subianto. Soroti pemborosan anggaran daerah, termasuk pembelian mobil dinas [Dok. Biro Pers Istana] — Presiden Prabowo Subianto menyoroti pemborosan anggaran daerah, termasuk pembelian mobil dinas senilai Rp 8 miliar. [Dok. Biro Pers Istana]

Penulis: Tim Redaksi

Pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal pembelian mobil dinas kepala daerah senilai Rp 8 miliar dinilai sebagai peringatan keras agar pemerintah daerah segera melakukan efisiensi anggaran.

Presiden Republik Indonesia itu menyoroti penggunaan anggaran daerah yang dinilai belum sepenuhnya produktif, di tengah masih banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.

Pengamat politik dari Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, mengatakan bahwa para pejabat yang selama ini menikmati limpahan anggaran harus “berdiet”. Anggaran untuk rapat, perjalanan dinas, hingga seminar harus dipangkas demi kepentingan rakyat.

“Peringatan keras untuk ‘diet’ anggaran yang disampaikan Prabowo kepada jajaran pemerintahannya mirip seperti orang tua yang mengingatkan anak-anaknya untuk terus berhemat di saat sekolah dan berkuliah agar nantinya bisa berhasil dalam menuntaskan pendidikan,” kata Ari Junaedi dalam keterangan tertulis, Jumat (20/3/2026).

Tujuan dari kebijakan efisiensi tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prabowo mengalokasikan dana hasil efisiensi ke program-program prioritas di sektor pertanian, kesehatan, pendidikan, dan penguatan ketahanan pangan.

“Jangan heran jika era singkat Prabowo ini muncul Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk petani, nelayan, pengemudi ojek online, lansia, ibu hamil hingga pelaku UMKM. CKG itu adalah salah satu dari sekian banyak program yang pro pengentasan kemiskinan,” papar Ari.

Kritik Tajam untuk Kepala Daerah yang Tak Peka

Menurut Ari, sentilan Prabowo soal mobil dinas Rp 8 miliar juga merupakan luapan kekecewaan seorang presiden kepada kepala daerah yang tidak peka dengan kondisi rakyatnya.

“Bisa dibayangkan di mana nurani seorang kepala daerah yang tega menunggangi kendaraan seharga Rp 8,5 miliar, sementara di daerahnya masih ada 199,71 ribu warga miskin atau setara dengan 7,17 persen penduduk di wilayahnya? Di mana etikanya seorang istri kepala daerah bisa berbusana mewah sementara angka prevalensi stunting di wilayah kekuasaan sang suami masih cukup besar di angka 22,2 persen atau setara dengan 39 ribu kasus di 2024?” tuturnya.

Tidak mengherankan bila di masa awal pemerintahan Prabowo sudah sekitar 10 kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). [? Baca juga: OTT Bupati Cilacap Syamsul Auliya, KPK Amankan 26 Orang]

“Mereka tidak tahan dengan langkah efisiensi, malah mengembat uang milik rakyat demi kepentingan pribadi dan konco-konconya,” tambah Ari.

Efisiensi Prabowo Dinilai Wujud Keberpihakan pada Rakyat

Langkah efisiensi anggaran yang dilakukan Prabowo, menurut Ari, perlu didukung penuh karena merupakan wujud keberpihakan nyata pada kepentingan rakyat Indonesia.

“Prabowo hanya butuh dukungan dan kerja nyata. Betapa Prabowo begitu mencintai negeri ini dan tidak rela rakyatnya menderita,” tutupnya.

Sebelumnya, Prabowo menyoroti penggunaan anggaran daerah yang belum sepenuhnya produktif, termasuk pembelian mobil dinas kepala daerah senilai Rp 8 miliar. Ia menegaskan masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa, sementara anggaran justru digunakan untuk hal-hal yang bukan prioritas. [? Baca juga: Cek! Ini Poin Penting Efisiensi Anggaran dalam SE yang Diterbitkan Mendagri]

“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair,” kata Prabowo. ()