Manado, BeritaManado.com — Bawaslu RI baru saja merilis daerah-daerah yang memiliki Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pilkada 2020.
Termutakhir, pemilihan gubernur dan tiga daerah di Sulut terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi COVID-19.
Wilayah ini adalah Kota Manado, Kota Tomohon dan Kabupaten Minahasa Utara.
Menanggapi hal tersebut, Dosen Kepemiluan FISIP Universitas Sam Ratulangi, Ferry Liando menjelaskan peta kerawanan disusun Bawaslu berdasarkan pengalaman masa lalu.
Menurut Ferry Liando, biasanya kondisi politik, karakteristik masyarakat dan keadaan geografi mengalami kondisi sama setiap pelaksanaan pemilihan berikutnya.
“Misalnya jika suatu area dibatasi lautan atau penggunungan, maka potensi yang terjadi adalah keterlambatan logistik, kendala jaringan internet dan pengawasan,” terang Ferry kepada BeritaManado.com, Senin (29/6/2020).
Ia menjelaskan, jika tipologi masyatakat pragmatis, maka kecenderungan politik uang dan identitas akan rawan.
Ferry menegaskan bahwa indeks ini merupakan peringatan dini agar semua stakeholder seperti penyelenggara, pemerintah maupun kepolisian bersiap, khususnya antisipasi pencegahan masalah.
“Atau bagaimana menghadapi jika masalah ini benar-benar terjadi,” tegas Ketua Minat Tata Kelola Pemilu PSP Pascasarjana Unsrat ini.
Keterbatasan di lapangan bakal melahirkan data-data fiktif
Tahun ini, lanjut Liando, indikator kerawanan telah mencakup aspek lain yang tidak biasa yakni tingkat penyebaran COVID-19.
Memang kata Ferry, kondisi sejumlah daerah seperti Manado harus diantisipasi sejak awal.
Apalagi dalam tahapan nanti, risiko interaksi langsung antara petugas dan masyarakat sangat berpeluang.
“Terutama dalam pendataan pemilih dan pengecekan dukungan syarat calon perseorangan. Bisa saja petugas yang mendata telah terjangkit, atau sebaliknya masyarakat yang didata sudah terpapar,” ujarnya.
Ferry menuturkan, berbagai keterbatasan di lapangan bakal melahirkan data-data fiktif dan berujung terganggunya kualitas pilkada.
“Semisal pelayanan pasien positif saat memilih. Ini rawan bagi petugas yang mengantar kertas suara di ruang isolasi,” bebernya.
Sementara di bidang pengawasan, dipastikan kurang optimal karena peran masyarakat tak leluasa membantu bawaslu, mengingat ruang gerak dibatasi.
“Dan akhirnya, politik uang semakin sulit dipantau. Bahkan menjadi pembenaran bagi calon dengan alasan membatu masyarakat yang sedang terdampak karena pandemi,” tandasnya.
(Alfrits Semen)