Tomohon – Ke depan, Pemerintah Kota Tomohon bakal menyiapkan langka-langka strategis guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2013.
Sekretaris Kota Tomohon DR Arnold Poli SH MAP mengatakan, salah satunya dengan tetap mempertahankan faktor penegakan supermasi hukum melalui kebijakan-kebiajakan yang akan dilaksanakan. “Pertama terkait Sumber Daya Manusia (SDM) dalam kaitannya pemahaman akan semua regulasi baik UU, PP, Per Pres, Permen, Perda maupun Perwako. Ini yang harus dipahami sehingga dalam APBD Perubahan nanti akan kita siapkan anggarkan untuk peningkatan SDM,” terang Poli.
Dalam kaitannya tersebut, baik di bagian umum, kepegawaian aset menurut Poli nantinya akan diberikan pelatihan khusus. “Sehingga mereka lebih memaham dan lancar dalam membuat laporan. SKPD-SKPD wajib membuat laporan keuangan, neraca, dan catatan atas laporan keuangan per semester dan akan mengerucut ke tingkat kota,” katanya.
Ditambahkannya, evaluasi akan dilakukan dalam semester pertama sehingga SKPD diminta untuk memasukkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset. “SDM kita memiliki kemampuan, komitmen dan konsisten. Seperti komitmen membuat laporan di SKPD tepat waktu, masuk kantor, pulang kantor yang tentunya akan berdampak pada kinerja masing-masing,” pungkas mantan Kaban Kesbangpol Pemprov Sulut. (Recky Pelealu)
