Manado – Salah satu tokoh muda Sulut, Sandy Lantang meminta Penjabat Walikota Manado untuk bersikap hati-hati dalam mengambil sikap atas desakan sejumlah pihak untuk melakukan pergeseran anggaran untuk dana pelaksanaan Pilkada Manado.
Pasalnya menurut Sandy, di tahun 2015 lalu, pemerintah kota telah mengalokasikan anggaran Pilkada Manado sebesar 20 miliar yang pada tanggal pelaksanaannya 9 Desember 2015 lalu tidak digelar.
Sehingga Sandy berpendapat, ketika pelaksanaan Pilkada Manado tidak dilaksanakan, maka anggaran Pilkada yang bersumber pada APBD tersebut harusnya tidak terpakai.
(Baca juga: Aneh… Pilkada Manado Tak Digelar, Anggaran Nyaris Habis)
“Sangat aneh memang jika pengalokasian APBD yang seharusnya diperuntukan untuk Pilkada Manado, tapi anggarannya nyaris habis. Berdasarkan tata kelola keuangan negara, ini memiliki konsikuensi hukum. Disuruh beli mobil, tapi malah beli motor. Itu yang terjadi pada realisasi dana Pilkada saat ini,” kata Sandy.
Jika Walikota tergesa-gesa tanpa payung hukum yang kuat, maka dapat terjerat masalah hukum, karena mendanai pelaksanan satu kegiatan yang sama – Sandy Lantang
Ditegaskan Sandy, jika penambahan anggaran Pilkada Manado tidak mendapatkan kekuatan hukum yang jelas, pastinya Penjabat Walikota selaku kuasa pengguna anggaran daerah dapat terjerat masalah hukum dikemudian hari.
“Penjabat Walikota harus hati-hati mengelola APBD, apalagi melakukan pergeseran anggaran. Karena pastinya, pada laporan KPU nantinya, banyak item yang ganda. Seperti pembuatan TPS, konsumsi dan honor petugas TPS. Dan item-item tersebut pastinya telah diajukan oleh KPU sebagai bagian dari permintaan penambahan anggaran,” pungkasnya. (leriandokambey)
Baca juga:
- Aneh… Pilkada Manado Tak Digelar, Anggaran Nyaris Habis
- AMEL Tuntut Tanggungjawab Anggaran Pilkada
- F-PAN Tetap Tolak Pilkada 2016, Ini Alasannya..
- Wow.. Gerindra Tolak Pilkada Manado 2016?
- Pemkot Manado Bersikap Hati-hati Terkait Anggaran Pilkada
- Pemkot Manado Dukung Pelaksanaan Pilkada, tapi…
- Ferry Liando: Pilkada Dalam Status Quo, Pengawasan Menentukan Hasil
Manado – Salah satu tokoh muda Sulut, Sandy Lantang meminta Penjabat Walikota Manado untuk bersikap hati-hati dalam mengambil sikap atas desakan sejumlah pihak untuk melakukan pergeseran anggaran untuk dana pelaksanaan Pilkada Manado.
Pasalnya menurut Sandy, di tahun 2015 lalu, pemerintah kota telah mengalokasikan anggaran Pilkada Manado sebesar 20 miliar yang pada tanggal pelaksanaannya 9 Desember 2015 lalu tidak digelar.
Sehingga Sandy berpendapat, ketika pelaksanaan Pilkada Manado tidak dilaksanakan, maka anggaran Pilkada yang bersumber pada APBD tersebut harusnya tidak terpakai.
(Baca juga: Aneh… Pilkada Manado Tak Digelar, Anggaran Nyaris Habis)
“Sangat aneh memang jika pengalokasian APBD yang seharusnya diperuntukan untuk Pilkada Manado, tapi anggarannya nyaris habis. Berdasarkan tata kelola keuangan negara, ini memiliki konsikuensi hukum. Disuruh beli mobil, tapi malah beli motor. Itu yang terjadi pada realisasi dana Pilkada saat ini,” kata Sandy.
Jika Walikota tergesa-gesa tanpa payung hukum yang kuat, maka dapat terjerat masalah hukum, karena mendanai pelaksanan satu kegiatan yang sama – Sandy Lantang
Ditegaskan Sandy, jika penambahan anggaran Pilkada Manado tidak mendapatkan kekuatan hukum yang jelas, pastinya Penjabat Walikota selaku kuasa pengguna anggaran daerah dapat terjerat masalah hukum dikemudian hari.
“Penjabat Walikota harus hati-hati mengelola APBD, apalagi melakukan pergeseran anggaran. Karena pastinya, pada laporan KPU nantinya, banyak item yang ganda. Seperti pembuatan TPS, konsumsi dan honor petugas TPS. Dan item-item tersebut pastinya telah diajukan oleh KPU sebagai bagian dari permintaan penambahan anggaran,” pungkasnya. (leriandokambey)
Baca juga:
- Aneh… Pilkada Manado Tak Digelar, Anggaran Nyaris Habis
- AMEL Tuntut Tanggungjawab Anggaran Pilkada
- F-PAN Tetap Tolak Pilkada 2016, Ini Alasannya..
- Wow.. Gerindra Tolak Pilkada Manado 2016?
- Pemkot Manado Bersikap Hati-hati Terkait Anggaran Pilkada
- Pemkot Manado Dukung Pelaksanaan Pilkada, tapi…
- Ferry Liando: Pilkada Dalam Status Quo, Pengawasan Menentukan Hasil