BeritaManado.com

Penanganan Kemiskinan Harus Terencana, Terpadu dan Terarah

October 13
21:03 2017
Direktur Fakir Miskin, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara Akifah Elansary membawakan materi saat FGD Pemkab Mitra bersama Kemensos RI

Direktur Fakir Miskin, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara Akifah Elansary membawakan materi saat FGD Pemkab Mitra bersama Kemensos RI

 

Ratahan, BeritaManado.com – Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI) melalui Direktur Fakir Miskin, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara Akifah Elansary SH, M.Hum mengatakan, tujuan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dengan pihaknya dilakukan guna mengurangi angka kemiskinan di daerah pesisir, pulau-pulau kecil, dan perbatasan antar negara.

“Diharapkan dalam penanganan kemiskinan bisa di jalankan secara terencana,  terpadu, terarah,” tegas Direktur Fakir Miskin, Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Perbatasan Antar Negara Kemensos RI Akifah ElAnsary SH, M.Hum.

Menurut Akifah, penanganan kemiskiskinan tidak hanya dinas sosial yang mengurus sendiri. “Harus instansi lain juga yang bersama menaganinya. Sepuluh sampai 14 perangkat daerah harus bersinergi dan berkolaborasi. Artinya setiap instansi melakukan penanganan kemisikinan secara estafet,” paparnya.

Akifah pun mengepresiasi Bupati Mitra James Sumendap dalam program menangkal kemiskinan. “Jangan hanya bantuan-bantuan begitu saja yang diberikan tetapi mental dari penerima tidak diubah. Misalnya kesungguhannya dalam berusaha perlu diajarkan dan ditanamkan supaya dari bantuan pemerintah penerima bisa betul-betul mengembangkan usahanya,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakan Akifah, pihaknya juga memberikan bimbingan motivasi ke daerah-daerah pesisir. “Termasuk seperti apa yang dikatakan Bupati yaitu jiwa dan moral warga miskin betul-betul tidak boleh malas,” terangnya.

Diharapkan Akifah, angka kemiskinan Kabupaten Mitra bisa terus berkurang. “Ada basis data terpadu, mulai dari badan pusat statistik,  tim nasional percepatan penanggulan kemisikinan dan Kemensos. Data ini diserahkan kepada tiap daerah untuk diverifikasi dua kali dalam setahun. Agar datanya benar-benar akurat, Pemkab dan Bappeda harus dapat mensinkronkan program-program penanggulangan kemiskinan sehingga masalah kemiskinan bisa terangkat,” tandasnya. (rulan sandag)

0 Comments

No Comments Yet!

There are no comments at the moment, do you want to add one?

Write a comment

Write a Comment