MANADO – Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, Sulawesi Utara (Sulut), tidak akan mensubsidi atau menambah biaya operasional seluruh pejabat jika kenaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai dilaksanakan April 2012 nanti.
“Jika BBM naik, biaya operasional untuk kendaraan dinas yang sudah tertata di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka tidak akan ditambah atau berubah,” kata Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Manado, Haefrey Sendoh, Kamis (15/3).
Sendoh, mengatakan, jika memang harga BBM naik, ketambahan biaya operasional itu bukanlah risiko yang harus ditanggung oleh pejabat, tetapi sudah merupakan konsekwensi logis dari jabatan seseorang, karena itu maka Pemkot Manado tidak akan menambah dana operasional.
“Lagipula Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdakprov) Rachmat Mokodongan, sudah mengingatkan seluruh pejabat di provinsi agar tidak lagi menggunakan premium tetapi pertamax dan saya sendiri sudah melakukannya, jadi saya rasa semua PNS harus mematuhi hal ini,” kata Sendoh.
Sendoh mengakui memang hal tersebut sangat dilematis sebab kenaikan BBM saja sudah menyebabkan para pejabat mengikat pinggang apalagi kalau harus menggunakan pertamax, tetapi ia mengatakan masih menunggu petunjuk langsung dari wali kota dan wakil mengenai hal tersebut.(ried)
MANADO – Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, Sulawesi Utara (Sulut), tidak akan mensubsidi atau menambah biaya operasional seluruh pejabat jika kenaikkan Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai dilaksanakan April 2012 nanti.
“Jika BBM naik, biaya operasional untuk kendaraan dinas yang sudah tertata di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka tidak akan ditambah atau berubah,” kata Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Manado, Haefrey Sendoh, Kamis (15/3).
Sendoh, mengatakan, jika memang harga BBM naik, ketambahan biaya operasional itu bukanlah risiko yang harus ditanggung oleh pejabat, tetapi sudah merupakan konsekwensi logis dari jabatan seseorang, karena itu maka Pemkot Manado tidak akan menambah dana operasional.
“Lagipula Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdakprov) Rachmat Mokodongan, sudah mengingatkan seluruh pejabat di provinsi agar tidak lagi menggunakan premium tetapi pertamax dan saya sendiri sudah melakukannya, jadi saya rasa semua PNS harus mematuhi hal ini,” kata Sendoh.
Sendoh mengakui memang hal tersebut sangat dilematis sebab kenaikan BBM saja sudah menyebabkan para pejabat mengikat pinggang apalagi kalau harus menggunakan pertamax, tetapi ia mengatakan masih menunggu petunjuk langsung dari wali kota dan wakil mengenai hal tersebut.(ried)