
Salah satu foto kwitansi yang menjadi bukti pembayaran lahan kompleks perkantoran bupati Minut.
Minut, BeritaManado.com – Lahan perkantoran Bupati Minahasa Utara (Minut) seluas kurang lebih 35 Hektar (Ha) menjadi perbincangan menarik di kalangan masyarakat setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mengajukan anggaran Rp30 Miliar untuk pembayaran lahan tersebut.
Alih-alih membela institusinya, sejumlah pejabat Pemkab Minut justru kompak ‘pasang badan’ seolah mendesak agar tanah tersebut dapat dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2019.
Adapun pemilik lahan tersebut adalah Shintia Rumumpe, mantan Wakil Ketua I DPRD Minut periode 2014-2018 yang kini terpilih kembali sebagai anggota DPRD Minut pada Pemilu 2019.
Rumumpe adalah anak kandung Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan, yang saat ini menjabat di periode kedua.
Masalah timbul setelah masyarakat dan Badan Anggaran DPRD Minut mengantongi bukti-buktu pembayaran lahan pada tahun 2006-2007, tepatnya di periode pertama kepemimpinan Vonnie Panambunan 2005-2008.
Satu per satu bukti pembayaran lahan seluas 35 Hektar itu, mulai dikumpul Banggar DPRD Minut termasuk kesaksian pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengukuran, pembebasan sampai pembayaran lahan.
Di antara bukti-bukti tersebut, ada juga surat Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 25 Mei 2007 dengan memuat nama Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan dan Wakil Bupati Sompie Singal sebagai pembina.
Dalam surat tersebut, terterah nama Sekda Minut Dientje Tombokan sebagai pengarah, Asisten Bidang Pemerintahan Rudy Umboh sebagai Ketua Panitia, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Willy Kumentas sebagai Wakil Ketua I, Asisten Bidang Administrasi Herman Sompie sebagai Wakil Ketua II, dan Kabag Hukum AT Sangian sebagai sekretaris panitia.
Masih dalam surat yang sama, tertulis bahwa kuasa menjual diberikan kepada Jhony FJ Lumanauw berdasarkan surat kuasa tanggal 25 Mei 2017 yang ditandatangani oleh pemilik tanah Vonnie Anneke Panambunan dan Shintia Gelly Rumumpe.
Terkait bukti itu, pihak Pemkab Minut tidak bergeming.
Plt Kaban Keuangan Pemkab Minut Petrus Macarau ketika dikonfirmasi mengatakan Surat Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 25 Mei 2007 bukan menjadi bukti kepemilikan aset tanah atas nama pemerintah daerah.
“Itu SK pembebasan lahan bukan surat pelepasan hak. Itu (SK panitia, red) bukan dasar hukum,” ujar Macarau.
Setali tiga uang, Kabag Humas dan Protokol Pemkab Minut Chresto Palandi juga ngotot menyebutkan tidak ada bukti kalau sudah ada ganti rugi lahan.
“Memang banyak yang mengatakan lahan-lahan ini sudah dibayar dan jadi aset Pemkab Minut. Tetapi mana buktinya kalau sudah dibayar kepada keluarganya ibu Bupati Vonnie Panambunan?” tukas Palandi.
Sementara itu Inspektur Pemkab Minut Umbase Mayuntu juga menepis kalau lahan tersebut sudah masuk dalam aset Pemkab Minut.
“Di sistem informasi daerah yang berada di Dinas Keuangan sudah kita cek dan kami tidak mendapati data-data terkait adanya transaksi atau pembayaran aset berupa lahan yang sedang beredar ramai sekarang, selain lahan sekitar 5 hektar,” tutur Mayuntu.
Menurutnya dokumen transaksi lahan yang beredar itu pernah dia lihat.
“Tetapi disitu saya tak mendapati ada tanda tangan dari otoritas pemerintah setempat sebagai pihak yang berwenang,” tukas Mayuntu.
Setelah foto surat Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 25 Mei 2007, saat ini beredar foto-foto kwitansi pebayaran lahan.
Pada foto pertama tertulis; keterangan lokasi di Airmadidi 11 Juni 2007, nama dan tanda tangan Frangky Lumanauw menerima uang dari Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Minut sebesar Rp3.250.000.000 untuk Biaya Belanja Modal Pengadaan Tanah Kantor (Perluasan Kawasan Kantor Bupati Baru) Tahap I seluas 150.000 m2 di Kabupaten Minahasa Utara.
Sementara pada foto kedua tertulis; keterangan lokasi di Airmadidi Februari nama dan tanda tangan Frangky Lumanauw menerima uang dari Bendahara Pengeluaran Setda Kabupaten Minut sebesar Rp2.264.975.000 untuk Biaya Belanja Modal Pengadaan Tanah (Pelunasan Ganti Rugi Tanah di Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara).
Kedua foto tersebut tertera nama dan tandatangan Sekda Minut Dra Dientje Tombokan MSi dan bendahara pengeluaran Wolajan Sofitje SE.
Belum ada keterangan dari pemerintah atas beredarnya foto-foto kwitansi tersebut.
Disisi lain, sikap Pemkab Minut dinilai terlalu lemah dalam mempertahankan asetnya, sehingga menuai kritikan masyarakat.
“Ini lucu. Biasa pemerintah mempertahakan bangunan yang telah dibangun dengan uang negara dan lahan yang ada lokasi kawasan kantor pemerintahan. Biasanya ada upaya pemerintah sampai digugat perdata tetap pemerintah tidak begitu saja mau bayar dan memakan waktu panjang karena masing-masing pihak punya upaya hukum. Dan setahu saya butuh waktu lama apabila digugat perdata. Tapi sekarang hanya di Minut waktunya (pengajuan anggaran pembayaran lahan, red) cuma singkat dan ditempuh dengan upaya damai lagi,” ujar aktifis Novie Ngangi.
Azhar, politisi Partai Bulan Bintang (PBB) yang juga anggota DPRD Minut terpilih periode 2019-2024 menyorot tajam persoalan ini.
“Bagaimana mungkin pemerintah membangun kantor milik pemerintah daerah di lahan yang selama ini belum jelas status kepemilikannya. Apalagi menggunakan anggaran APBD,” ujar Azhar.
Azhar menilai yang bertanggungjawab atas masalah kepemilikan lahan tersebut adalah Pemkab Minut karena sudah membangun sejumlah bangunan kantor SKPD di lahan yang statusnya belum jelas.
“Wah, sangat lucu. Harusnya sebagai humas (Chresto Palandi, red) membela kepentingan institusi,” tambah Selfran Wungouw.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Badan Anggaran DPRD Minut belum menyetujui dana Rp30 Miliar dianggarkan untuk membayar lahan perkantoran Bupati Minut.
(Finda Muhtar)
Baca Juga Berita Terkait:
Beredar Surat Vonnie Panambunan Pernah Jadi Panitia Pembebasan Lahan Kantor Bupati
Azhar Pertanyakan Pembangunan Kantor Pemerintah di Tanah Bermasalah
Deadlock! Banggar DPRD Minut Ngotot Tolak Bayar Lahan Kantor Bupati
APBD-P Minut Diwarnai Tarik Ulur Rp30 M Pembayaran Lahan Kantor Bupati
