Kedua, sebagian besar parpol belum memiliki kelembagaan yang baik sehingga belum banyak parpol memproduksi kader-kader terbaik untuk bisa menjadi calon pemimpin.
Kalaupun ada yang terpilih karena berhasil memanipulasi, biasanya berurusan dengan KPK karena korupsi.
Kebanyakan hanya cari gampang dengan membajak aktor eksternal yang merupakan figur-figur terkenal dan memiliki modal finansial yang kuat untuk dicalonkan
Ketiga ada anggapan bahwa parpol hanya dimanfaatkan oleh elite-elitenya untuk mendapatkan pekerjaan baik di eksekutif maupun legislatif.
Semakin banyak suara pemilih yang dikumpulkan melalui pemilu, maka akan banyak kursi DPR yang akan diperoleh.
Dan jumlah kursi akan menentukan berapa jabatan publik yang akan diraih parpol.
Dengan motif seperti ini maka parpol tidak terbebani apakah calon yang diusung itu merupakan kader parpol atau bukan yang pokok harus menang agar elite-elitenya bisa berbagi posisi-posisi penting di struktur pemerintahan.
Anggaran negara Rp76,6 triliun untuk pembiayaan pemilu 2024 sepertinya rakyat tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa.
Hak publik untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, fasilitas, keamanan, dan pendidikan yang lebih optimal diabaikan guna pembiayaan pemilu.
Namun apa jadinya jika pembiayaan pemilu yang begitu mahal hanya untuk memfasilitasi bagi-bagi jabatan di antara para elite-elite politik di negeri ini.
(***/jenly)
