Manado, BeritaManado.com – Ramai usulan penundaan Pemilu 2024 oleh beberapa parpol di level pusat.
Alasannya, karena ketidakpastian pandemi Covid-19 sehingga pemerintah diminta fokus pada pemulihan ekonomi.
Namun sejatinya, penundaan pemilu tidak bisa dilakukan jika mengikuti aturan konstitusi.
Begitu penegasan Dosen Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi, Ferry Liando, Rabu (2/3/2022).
Ferry Liando menjelaskan, ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
“Jadi jelas, pemilu itu harus dilaksanakan sekali dalam lima tahun,” terang Ferri kepada BeritaManado.com.
Namun, lanjut Ferry, jika para pengusulnya nekat dan mampu mempengaruhi kekuatan mayoritas di DPR dan DPD RI, maka penundaan tidak mustahil terjadi.
Kata Ferry, mekanisme yang harus dilalui jika menunda pemilu adalah amandemen konstitusi.
Di MPR, kata dia, ada tiga langkah mengamandemen konstitusi yaitu proses pengusulan, kesepakatan dan pengambilan keputusan.
“Pengusulan mesti terdapat 1/3 anggota parlemen. Untuk menyepakati amandemen harus dihadiri oleh 2/3 anggota parlemen. Dan dalam tahapan pengambilan keputusan harus mendapatkan persetujuan paling kurang 50% dari jumlah total anggota DPR,” jelas Ferry.
Ia menambahkan, kekuatan koalisi pemerintah saat ini sebesar 66% dari 711 kurisi MPR.
“Jadi jika tidak diimbangi kekuatan class action dari rakyat, maka peluang menunda pemilu bukan hal mustahil,” tandasnya.
(Alfrits Semen)
Baca Juga
Berita Terbaru
