Penulis: JenlyWenur | Manado
Pusat Studi Kepemiluan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado bersiap menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Pro Kontra Materi Revisi UU Pemilu” pada Kamis, 1 Oktober 2026.
Forum akademis ini digelar untuk membedah secara komprehensif berbagai perdebatan substansial menyangkut aturan main Pemilu 2029, jelang dimulainya tahapan persiapan pada pertengahan 2027.
Dekan FISIP Unsrat, Dr. Ferry Daud Liando, mengungkapkan bahwa diskusi mendalam ini akan menghadirkan deretan pakar kepemiluan terkemuka tanah air.
Di antaranya adalah Direktur Eksekutif Populi Centre Afrimadona, Peneliti Politik FISIP UI Prof. Dr. Phil. Aditya Perdana, serta Peneliti Pemilu Litbang Kompas Yohan Wahyu.
Agenda yang bertempat di Lantai 3 Gedung Dekanat FISIP Unsrat mulai pukul 09.00 WITA tersebut difokuskan untuk membedah sisi positif dan negatif dari berbagai alternatif regulasi yang saat ini tengah memicu dinamika antar-partai politik maupun elemen masyarakat.
Dinamika pembahasan revisi regulasi pemilu belakangan ini diwarnai perselisihan pandangan terkait tiga isu mendasar di bawah ini.
Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold)
Sejumlah partai politik besar di DPR, seperti Gerindra, Golkar, dan PKS, mendorong peningkatan threshold dari 4 persen menjadi 5 persen guna efisiensi jumlah parpol di parlemen.
Sebaliknya, gabungan partai non-parlemen bersama kelompok masyarakat sipil menolak tegas usulan tersebut.
Mereka menilai kenaikan batas bawah berisiko menghanguskan jutaan suara sah pemilih tanpa terkonversi menjadi kursi, sehingga mendorong penurunan ambang batas hingga kisaran 1 persen.
Sistem Pemilihan Legislatif
Terjadi silat pendapat mengenai skema penentuan anggota dewan, apakah akan mempertahankan sistem proporsional terbuka, beralih ke sistem tertutup, atau menerapkan model campuran.
Pilihan ini berdampak langsung pada besarnya kontrol partai terhadap calon terpilih versus kedaulatan hak pilih warga.
Ambang Batas Pencalonan Presiden (Presidential Threshold)
Muncul wacana penyesuaian hingga penghapusan presidential threshold sebagai penyesuaian terhadap putusan dan mandat Mahkamah Konstitusi (MK).
Hal ini demi membuka peluang kompetisi yang lebih inklusif bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Melalui seminar nasional ini, FISIP Unsrat berharap dapat menyumbang rekomendasi akademis yang objektif di tengah hangatnya pembahasan regulasi politik nasional.
Baca Juga
Berita Terbaru
