Manado, BeritaManado.com — Rapat konsultasi Rancangan Peraturan daerah (Ranperda) Kepemudaan terasa hidup dengan semangat dari berbagai organisasi kepemudaan yang hadir di ruang rapat DPRD Sulut.
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) M. Taufiq Poli dalam rapat tersebut menekankan berbagai poin penting yang perlu menjadi perhatian Pansus DPRD dan Pemerintah daerah dalam menyusun Ranperda Kepemudaan.
Menurut Taufiq, GMNI sendiri memberikan perhatian serius terkait beberapahal termasuk dalam bidang pendanaan yang harus diatur dengan jelas.
“Kalau tujuan pendanaan ini cuma mau kasi uang kepada organisasi-organisasi tanpa pertanggungjawaban, maka tanggungjawab organisasi itu berbasis pada capaian yang dapat diukur oleh pemerintah Provinsi,” ungkap Taufiq Rabu, (2/7/2025) di kantor DPRD Sulut.
“Yang kita takutkan nanti, pertanggungjawaban ini diminta seadanya saja tapi tidak berbasis pada program rael, misalnya tidak digunakan untuk hal-hal produktif dan hanya digunakan untuk hal-hal konsumtif organisasi,” jelas Taufiq.
Tak hanya itu saja, Taufiq juga menyoroti terkait dengan ketentuan sanksi di mana, menurutnya memang betul sanksi itu dibebankan kepada organisasi yang menerima pendanaan, tapi di Ranperda tidak dijelaskan siapa yang diikat terkait sanksi itu.
“Kami berpikir ada potensi dalam ketentuan itu seolah-olah, mauengatakan kalau tercatat di Pemerintah berarti dia diakui dan kalau tercatat berarti dia diakui,” terang Taufiq.
“Ini menjadi dasar pemerintah untuk melegitimasi mana yang legal, dan mana yang tidak legal. Pemerintah itu punya pikiran hitam, putih seperti itu,” sambung Taufiq.
Meski demikian, Taufiq menjelaskan bahwa pihaknya menginginkan seluruh organisasi pemuda dirangkul bersama dan diberikan porsi bersama.
Terpantau BeritaManado.com terdapat banyak Organisasi Pemuda yang hadir yakni GMNI, PMKRI, GMKI, HMI, KNPI, dan sejumlah organisasi pemuda lainnya.
(Erdysep Dirangga)
