Penulis: Tim Redaksi
Langkah besar untuk menuntaskan masalah kegelapan di pelosok Nusantara kembali digenjot. Pemerintah memastikan percepatan program Pemerataan Akses Listrik Desa bakal menjadi prioritas utama demi menjangkau seluruh masyarakat hingga wilayah terluar.
Langkah krusial ini ditegaskan langsung saat Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (28/7/2026). Pertemuan tingkat tinggi tersebut membedah serangkaian agenda strategis sektor energi, mulai dari aliran listrik pedesaan, penguatan pasokan nasional, hingga transisi ke energi baru terbarukan.
Dampak dari kebijakan ini sangat nyata bagi jutaan warga yang selama ini merindukan penerangan. Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa dari total belasan ribu wilayah yang belum memiliki pasokan daya, ribuan lokasi di antaranya telah berhasil dialiri listrik pada tahun lalu.
“Kita tahu bahwa dari total desa yang kita belum ada listrik itu ada kurang lebih sekitar 11.000 dan alhamdulillah di tahun 2025 programnya sudah selesai sekitar 1.400 lebih,” jelas Menteri Bahlil di hadapan awak media.
Langkah Nyata Instruksi Presiden Prabowo dan Transisi Energi
Tak hanya fokus pada aliran arus listrik warga desa, pemerintah juga bersiap menorehkan sejarah baru dalam transisi energi bersih. Rencana pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) raksasa berkapasitas 100 gigawatt akan segera dimulai dalam waktu dekat.
Menteri Bahlil menegaskan bahwa persiapan proyek masa depan tersebut telah rampung dan siap memasuki tahap awal pengerjaan.
“Yang kedua, kami juga membahas tentang implementasi daripada PLTS 100 gigawatt yang insyaallah dalam waktu dekat akan ditandai peluncuran groundbreaking pertama. Jadi ini langsung sudah jalan menyangkut dengan PLTS, dan tahap pertama sudah disetujui untuk bisa dilaksanakan,” ungkapnya.
Di tengah gejolak geopolitik global dan konflik Timur Tengah yang memanas, ketahanan energi dalam negeri turut menjadi perhatian serius. Warga diminta tidak perlu panik karena pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) serta LPG dipastikan berada pada posisi aman di atas batas standar minimum nasional.
Kepastian Harga BBM Subsidi dan Penataan Tambang
Kabar menenangkan juga datang bagi masyarakat luas dan pelaku usaha kecil. Pemerintah secara tegas menjamin tidak akan ada penyesuaian harga pada BBM dan LPG bersubsidi di tengah fluktuasi minyak dunia.
“Kami juga melaporkan tentang geopolitik peperangan yang ada di Timur Tengah yang belum selesai tapi kami menyampaikan bahwa untuk stok BBM kita dan crude insyaallah di atas standar minimum nasional, termasuk kondisi LPG,” jelasnya.
“Kami dapat memastikan bahwa untuk harga BBM subsidi tidak ada kenaikan sesuai dengan apa yang sudah diputuskan. Jadi tidak ada kenaikan untuk BBM subsidi termasuk dalamnya adalah LPG subsidi,” tuturnya.
Selain itu, perhatian khusus juga diarahkan kepada para nelayan agar aktivitas melaut mereka tidak terganggu oleh persoalan kelangkaan bahan bakar.
“Bapak Presiden arahkan adalah terkait dengan BBM yang untuk nelayan, yang harus kita perhatikan betul agar mereka bisa menjalankan usahanya,” tuturnya.
Sebagai penutup agenda pertemuan, sektor pertambangan mineral turut disasar guna mendongkrak pendapatan negara secara optimal melalui pembenahan tata kelola.
“Yang berikut tadi juga kami melaporkan membahas tentang penataan pertambangan dalam rangka peningkatan PNBP kita, dan alhamdulillah semuanya sudah disampaikan tadi,” pungkasnya.
Pemerataan Akses Listrik Desa serta stabilitas harga energi ini menjadi bukti komitmen nyata pemerintah dalam melindungi daya beli masyarakat sekaligus mendorong kesejahteraan hingga ke pelosok negeri.
