Manado – Terkait penertiban alat peraga kampanye (APK) maupun atribut sejumlah partai yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Pradja (Sat Pol-PP) Kota Manado, yang kerap dinilai tembang pilih disebut-sebut sebagai suatu bukti Panitia Pengawas (Panwas) dan pemerintah berindikasi main mata.
Menurut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya ini bahwa, intervensi pemerintah terhadap Panwas berpotensi terjadi. Hal ini disebabkan ketergantungan Panwas ke pemerintah soal dana hibah.
Sumber interanal Panwas menuturkan, saat ini Panwas Manado misalnya, sangat bergantung dana hibah dari pemerintah Kota Manado yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Dan hal ini disebut-sebut sebagai salah satu peluang intervensi dilingkungan Panwas Kota Manado terjadi.
Dampak yang timbul terkait persoalan ini, mulai dirasakan sejumlah partai yang merasa adanya skenario politik dalam penertiban APK. Itu terlihat, ketika PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra menggelar sebuah kegiatan akbar beberapa waktu lalu, atribut partai berupa bendera ditertibkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Sumber pun mengungkapkan bahwa ini merupakan bagian dari praktek persengkokolan yang dilakukan antara Panwas dan partai penguasa untuk menjatuhkan semangat pertarungan politik di Kota Manado. Dan menunjukkan bahwa partai penguasa memiliki kekuatan besar di Kota Manado.
Persengkongkolan ini pun menjadi bahan pembicaraan dilingkungan DPRD Manado. Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, Komisi A DPRD Manado segera menindaklanjuti persoalan ini, karena berdapak pada kestabilan perpolitikan di Kota Manado. Dan pihak-pihak yang terkait akan diundang dalam sebuah pertemuan untuk dimintai penjelasan. (leriandokambey)
Manado – Terkait penertiban alat peraga kampanye (APK) maupun atribut sejumlah partai yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Pradja (Sat Pol-PP) Kota Manado, yang kerap dinilai tembang pilih disebut-sebut sebagai suatu bukti Panitia Pengawas (Panwas) dan pemerintah berindikasi main mata.
Menurut sumber yang tidak ingin disebutkan namanya ini bahwa, intervensi pemerintah terhadap Panwas berpotensi terjadi. Hal ini disebabkan ketergantungan Panwas ke pemerintah soal dana hibah.
Sumber interanal Panwas menuturkan, saat ini Panwas Manado misalnya, sangat bergantung dana hibah dari pemerintah Kota Manado yang jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Dan hal ini disebut-sebut sebagai salah satu peluang intervensi dilingkungan Panwas Kota Manado terjadi.
Dampak yang timbul terkait persoalan ini, mulai dirasakan sejumlah partai yang merasa adanya skenario politik dalam penertiban APK. Itu terlihat, ketika PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra menggelar sebuah kegiatan akbar beberapa waktu lalu, atribut partai berupa bendera ditertibkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Sumber pun mengungkapkan bahwa ini merupakan bagian dari praktek persengkokolan yang dilakukan antara Panwas dan partai penguasa untuk menjatuhkan semangat pertarungan politik di Kota Manado. Dan menunjukkan bahwa partai penguasa memiliki kekuatan besar di Kota Manado.
Persengkongkolan ini pun menjadi bahan pembicaraan dilingkungan DPRD Manado. Sebagaimana yang diberitakan sebelumnya, Komisi A DPRD Manado segera menindaklanjuti persoalan ini, karena berdapak pada kestabilan perpolitikan di Kota Manado. Dan pihak-pihak yang terkait akan diundang dalam sebuah pertemuan untuk dimintai penjelasan. (leriandokambey)