Manado – Beberapa waktu lalu belasan partai diputuskan tidak boleh ikut Pemilu 2014. Apa kejahatan partai-partai itu hingga mereka kehilangan hak politiknya? Menurut KPU, partai-partai itu kehilangan hak politiknya bukan karena melakukan kejahatan tapi karena tidak lolos verifikasi baik administratif dan faktual.
Disisi lain, Partai Demokrat (PD) tetap jadi peserta pemilu walaupun Bendahara Umumnya, Nazarudin nyata-nyata seorang Koruptor. Begitu juga dengan Waksekjen-nya, Angelina Sondakh dan salah satu ketua DPP, Hartati Moerdaya dan pengurus DPP PD, Andi Malarangeng yang juga sudah jadi tersangka.
Bahkan KPK memutuskan secara bulat tanpa sedikitpun keraguan bahwa Ketua Umum Partai Demokrat yang merangkap Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai, Anas Urbaningrum menjadi tersangka Korupsi.
“Ketika dari ketua umum, wakil majelis tinggi, wakil sekjen, bendahara umum dan beberapa pengurus inti DPP dari sebuah partai menjadi tersangka dan terpidana kejahatan korupsi, maka sesungguhnya kejahatan itu tidak bisa lagi dikategorikan sebagai kejahatan atas nama oknum tetapi sudah menjadi kejahatan yg dilakukan organisasi. Bahkan entah 0,5%, 3% atau 75% bisa “dipastikan” uang korupsi itu ikut mengalir di urat nadi menghidupi Partai Demokrat,” ujar ketua Senat Mahasiswa (Semah) Fisip Unsrat, Melky Pangemanan.
Menurut Pangemanan, yang harus kehilangan hak politik nya? Apakah partai-partai yang tidak lolos verifikasi walaupun tidak lakukan kejahatan, atau partai yang lolos verifikasi namun hidupnya dari rangkaian kejahatan.
Lanjutnya, Jika dirinya seorang kepala sekolah atau Rektor maka dia akan memberi kesempatan bersekolah pada mereka yang kurang mampu secara administrasi dan tidak jelas alamat rumahnya dari pada memberi kesempatan sekolah pada orang kaya yang memenuhi administrasi dan tinggal di rumah megah tapi hidup dari kejahatan demi kejahatan.
“Bagi saya, KEADILAN dalam kehidupan adalah lebih baik berkompromi dengan orang miskin dari pada berkompromi dengan orang jahat,” tandas Pangemanan. (oke)
Buat janes sumenep, anda memang tidak tahu membaca apalagi menanggapi perumpamaan. Sangat memalukan.
Nda nyambung sekali,
Kalo Mo Cermati Statement ini,Sepertinya Melki Beranggapan Bahwa Partai Yg tidak lolos Verifikasi itu partai Miskin tidak bermodal itu terlihat dan tercermati dari Statement Akhir Melki.
Saya Kira,Kalau Kita Bijak,Maka Kita akan menerima setiap keputusan KPU.
Selanjutnya kaitannya dengan tersadungnya anas dkk dlm kasus Hukum sangat tidak rasional kalau kita menyimpulkan itu karena pembiayaan terhadap partai.jangan kita simpulkan sesuatu tanpa argumentasi bahkan bukti yang jelas.
nyanda ada ontak>>> masya ngana mo kaitkan itu sekolah dengan KPU??? calon sarjana masya begitu???
bukannya kita bela partai demokrat tapi itu statemen yg di keluarkan dari mulut anda itu tidak sesuai.
sekolah adalah lembaga pendidikan sedangkan KPU adalah lembaga yang mengurus proses pemilu.
Emang di KPU semua partai akan mendapat pendidikan berpolitik yg baik?
Sedangkan sekolah itu mengajar anak yg nintau menjadi tau>>>
tolong di tinjau kembali statemen anda itu
biarkan masyarakat yang menilai. Buktinya elektabilitas partai demokrat sangat memprihatinkan
Benar sekali. Sebaiknya partai demokrat sadar diri.
Mantap. Teroboss!