Bitung, BeritaManado.com – Kejaksaan Negeri Kota Bitung melakukan penggeledahan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bitung terkait dana hibah Pilkada 2020, Jumat (04/02/2022).
Dari informasi, diduga penggeledahan itu dilakukan hanya karena sikap pandang enteng dari pihak sekretariat KPU Kota Bitung terhadap institusi seragam coklat ini.
Beredar kabar jika pihak Kejaksaan sudah beberapa kali meminta secara resmi soal SPJ dana hibah Pilkada 2020 mengingat ada laporan terkait sisa dana sebesar Rp 3.7 miliar yang habis terpakai dalam sembilan hari.
Namun, permintaan itu tak kunjung diiyakan dengan dalih, dokumen yang diminta Kejaksaan harus persetujuan atau rekomendasi dari pimpinan KPU.
Bahkan, saat Sekretaris KPU Kota Bitung, Poula Tuturoong dipanggil secara resmi oleh Kejaksaan beberapa waktu lalu, dirinya tetap kekeh enggan memberikan dokumen yang diminta.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bitung, Frenkie Son SH MM MH menyatakan, penggeledahan dilakukan untuk menindaklanjuti laporan pengunaan dana hibah dari Pemkot Bitung.
“Jadi ada dana sebesar Rp 3.7 Miliar yang dipergunakan KPU hanya dengan jangka waktu sembilan hari habis terpakai,” kata Frenkie.
Frenkie menjelaskan, penggeledahan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 3 Februari 2022, sehingga diterbitkan surat perintah pengeledahan.
“Kami fokus ke sisa dana hibah Rp 3.7 miliar, makanya perlu dilakukan pengecekan SPJ,” katanya.
Di akhir penggeledahan itu, tim Kejaksaan terlihat keluar dari Kantor KPU membawa sejumlah dokumen dan diletakkan di bagasi salah satu mobil Kejaksaan.
Dari amatan, dokumen yang dibawa Kejaksaan adalah SPJ dana hibah Pilwako 2021, SPJ dana hibah APBN 2021, SPJ PPK, SPJ PPS, SPJ pembayaran media serta sejumlah dokumen keuangan lainnya.
(abinenobm)
