“Lungkang Selama Ini Menjadi Kepercayaan Dirut Wurangian”
MANADO – Kabar dinonaktifkannya Dirut Bank Sulut Jeffry Wurangian oleh Dewan Komisaris sontak mendapat tanggapan berbagai kalangan pemerhati, termasuk orang-orang dalam Bank Sulut sendiri. Menurut mereka, jika benar Dirut Wurangian dinonaktifkan, maka hal yang sama harus dilakukan kepada direksi yang selama ini sangat mendukung kebijakan orang nomor satu bank yang mengangkat slogan Torang pe Bank ini.
“Logikanya, jika kepemimpinan Pak Wurangian dianggap tidak berhasil ataupun bermasalah, maka pimpinan lain terutama yang ada di jajaran direksi, pendukung utama dirut harus diganti juga,” tutur sumber Bank Sulut yang tak mau menyebutkan namanya.
Ditanya beritamanado, siapa direksi yang dimaksud, sumber tersebut menyatakan bahwa hal ini telah menjadi rahasia umum dan sudah banyak diketahui publik. Sumber mencontohkan usaha Jefferson Lungkang menggeser posisi Ricky Lintang dari jabatan direktur umum yang mendapat dukungan Dirut Jeffry Wurangian.
“Namun usulan tersebut ditolak Bank Indonesia. Pak Ricky (Ricky Lintang) tetap direktur umum, dan Pak Je (Jeffry Lungkang) direktur kepatuhan. Jadi, kan anda sudah tahu nama yang dimaksud,” tambah sumber sambil mewanti-wanti namanya tak ditulis.
Diketahui, selama ini direktur kepatuhan Jefferson Lungkang merupakan satu dari jajaran direksi yang paling dekat dengan Dirut Wurangian. “Kalu torang kwa sebagai bawahan musti iko jo itu atasan pe keinginan,” tutur Lungkang pada suatu kesempatan bersama beritamanado. (jry)
Dewan Komisaris dipilih oleh Pemegang Saham, dan karena pemegang saham mayoritas adalah Pemerintah (Provinsi dan Kab/Kota di SULUT dan Gorontalo) maka ada kecenderungan figur terpilih adalah mereka yang bisa merepresentasikan kepentingan pemegang saham mayoritas dalam hal ini Pemerintah, makanya figur terpilih selalu mereka yang berlatar belakang birokrat. Kepentingan paling utama dari pemegang saham adalah korporasi mampu memberikan return yang bermanfaat untuk shareholders, mengingat Bank SULUT shareholders mayoritasnya adalah Pemerinah maka secara tidak langsung masyarakat Sulawesi Utara dan Gorontalo turut menjadi pemilik ataupun dapat dikatakan sebagai stakeholders. Sebagai agent of development Bank SULUT memiliki peranan yang sangat besar untuk menggerakkan roda perekonomian regional SULUT dan Gorontalo. Begitu besarnya peranan tersebut sehingga memposisikan Bank SULUT sebagai korporasi strategis yang dimiliki oleh masyarakat SULUT dan Gorontalo yang notabene harus dibesarkan juga oleh masyarakat SULUT dan Gorontalo.
Fungsi Dewan Komisaris dalam korporasi adalah menjadi Governance Board yang mengawasi setiap bisnis proses yang berjalan sesuai dengan hasil RUPS yang sudah diputuskan bersama oleh para pemegang saham. Untuk menghindari benturan kepentingan dalam dewan tersebut, maka pihak regulator akan merekomendasikan untuk penempatan seorang atau lebih Komisaris Independen dalam susunan dewan tersebut. Sehingga dalam operasional Bank SULUT, jika membutuhkan keputusan dalam koridor kewenangan pemegang saham maka sesuai dengan AD/ART korporasi, Dewan Direksi akan mengajukan permohonan persetujuan dari Dewan Komisaris. Walaupun suatu rencana strategis yang telah diputuskan dalam RUPS, pada deployment-nya tetap akan meminta endorsement Dewan Komisaris karena regulasinya sesuai dengan undang-undang perseroan telah mengatur seperti demikian, sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran dalam keputusan-keputusan tersebut dapat tereliminasi karena adanya pengawasan secara langsung oleh Dewan Komisaris.
Keberhasilan atau kegagalan Dewan Direksi sebagai manajemen puncak dalam organisasi Bank SULUT seharusnya dilihat dari key performance indicator yang sudah disepakati dalam kontrak manajemen yang disepakati dalam RUPS ataupun RUPS LB. Sehingga terukur dan jelas kinerjanya saat dievaluasi untuk menetapkan apakah Dewan Direksi berhasil atau gagal dalam menjalankan amanat pemegang saham. Kalaupun gagal untuk memberhentikan Dewan Direksi harus melalui mekanisme RUPS ataupun RUPS LB karena tidak terjadwal secara reguler. Sekiranya seluruh stakeholders Bank SULUT pasti memahami dengan baik regulasi yang mengatur seluruh mekanisme dalam tata kelola perusahaan sehingga tidak akan ada keputusan-keputusan yang semata-mata untuk kepentingan politik saja. Dan menjaga agar Bank SULUT tidak menjadi kendaraan politik pribadi-pribadi yang berkepentingan salam suksesi kepala daerah di SULUT.
Sepertinya Bank SULUT perlu mendapatkan perhatian dari segenap stakeholders yang ada dan revitalisasikan kembali sebagai agent of development bagi SULUT dan Gorontalo, sehingga bukan sekedar profit yang diperoleh Bank SULUT untuk mengisi kas daerah, yang kemudian habis untuk kebutuhan opex rutin Pemerintah. Namun harus ada benefit yang lebih optimal lagi untuk bisa membangun perekonomian masyarakat, sehingga multiplier effect dari eksistensi Bank SULUT benar-benar bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat SULUT dan Gorontalo.
Setuju untuk PU, seharusnya Komut suatu Bank adalah yang mengerti tentang Perbankan, bukannya Politik!
Tergelitik baca ni berita…. yang patut diganti tu Komisaris.. di Minahasa tu Komisaris BS rajin skali kasana kamari mensosialisasikan diri untuk calon bupati, kong bawa – bawa nama bank Sulut, Laeng kali di ujung sambutan ditutup dengan iming – iming akan memberikan KUR pa masyarakat, dsuruh buat proposal dan mengajukan ke BS terdekat.
Bank sulut = Bank komiSaris Untuk poLitik dan dUiT..
Setahu kita, bank-bank di indonesia dp komisaris utama, adalah bekas2 dorang pe CEO ato direksi lainnya.
cuma ini beda dengan BS.
Fungsi Komisaris cuma mengawasi, bukan mengganti atau menonaktifkan Direksi.
kalo pergantian musti ada rapat pemegang saham….
Untuk *pemerhati yang mengganti Direksi Dan management adalah pemegang saham, bukan Komisaris.
Yaa saya setuju dengan pendukung unsrat, tuama, Dan bijak, perbankan sebaiknya jangan disangkutpautkan dengan politik, seperti semua tahu Komut BS adalah politisi, hmmm professional dong! sebaiknya dekom yang diganti, sudah saatnya Bank Sulut mengganti image, bukan bank politik!
Saya Sangat mendukung kepemimpinan Jeffry Wurangian ..
setuju dengan Pendukung Unsrat dan Tuama. Sebaiknya mereka yang ditunjuk menjadi Komisaris di Bank Sulut memiliki latar belakang perbankan, agar bisa “sejalan” dengan pemikiran Direksi demi kebaikan “Torang Pe Bank”. Semoga…..
org yg menjabat sekda/sekprov secara otomatis menjadi komisaris utama, mar sekda/sekprov so ganti, kapa dp komisaris blm ganti-ganti leh ini?? akhirnya dinonaktifkan ini Wurangian…
kiapa le kwa Komisaris Utama kaseh pa Robby Mamuaya….
Kalo menurut kita yang menjadi Komisaris maupun anggota Komisaris adalah orang2 pensiunan Dirut atau Direksi BS, seperti DU Kaligis, Johny Lumintang, dll.
Dorang lebeh kompeten, karena tau isi perut BS, dan tau perbankan…kalau RM apa dia mangarti tu CAR dan lain2…???
ini yang perlu dikaji oleh Peneliti2 FE Unima dan Unsrat. Ataupun Bappeda Sulut
Kalo kita pikir, apa sich “dosa” Wurangian sampe dinonaktifkan oleh Dewan komisaris?? kalo alasannya karena tidak minta persetujuan dewan komisaris untuk mencari modal pinjaman dari BPD lainnya yaitu Bank Jabar Banten (BJB) agar CAR bisa naik, kenapa dipersalahkan?? coba kita liat apa yang disampaikan berita manado lainnya: ““Dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB), Kamis (28/7) malam, para pemegang saham memberikan mandat kepada direksi untuk melakukan IPO dan mencari tambahan modal melalui investor strategis guna memperkuat permodalan bank,” kata Komisaris Utama PT Bank Sulut, Robby Mamuaja, Jumat (29/7)…. nah apa dosanya hingga dinonaktifkan???? sulit dipercaya bagi orang yg memiliki akal sehat
ganti akng kalo mo boleh taganti..
Ganti samua!! Kalo nda, ganti nama jo: Bank SULIT
Salut buat nasabah
ganti samua jo. nda usah stenga2…
Fit and Proper test (FPT) Bank Indonesia yang independen layak dilakukan bagi semua pengurus Bank Sulut, biar lebih bagus. Komentar sepihak karena hanya membaca atw mendengar informasi yang belum tentu benar sebaiknya jangan dilakukan.
dewan komisaris nti jgnleh salah pilih dirut..
Setuju jka Lungkang diganti karena benar dia kaki tangannya dirut
Ini akibat Asal Bapak Senang (ABS)..apalagi di BS hampir semua pegawai yg masuk adalah titipan pejabat.. Makanya banyak pegawai yg tdk tahu tupoksi.. Kasus pembobolan rekning di BS sering trjadi akibat sanksi yg diberikan sangat ringan, paling-paling hanya dimutasi, itupun tdk lama.. Bahkan jika pegawai brsangkutan dkt dgn “api” meski prnah buat kasus dpt promosi naik jabatan atau naik job..