MANADO, BeritaManado.com — Sepekan awal di bulan Desember, saat sebentar lagi umat Kristen merayakan hari raya Natal, sorotan publik tertuju pada moralitas warga Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) usai Pengadilan Negeri (PN) Manado menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada Ketua Sinode GMIM nonaktif, Pdt. Hein Arina, terkait kasus korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Putusan tersebut keluar hanya beberapa hari jelang Sidang Majelis Sinode Tahunan (SMST) GMIM 2025 yang dijadwalkan berlangsung di Bukit Inspirasi Tomohon pada 16–18 Desember 2025.
Banyak pihak menantikan apakah sidang ini akan menghasilkan perubahan tata gereja maupun kebijakan yang dapat memengaruhi arah pelayanan GMIM ke depan.
Opini masyarakat berkembang, terkait pro dan kontra putusan PN Manado tersebut jelang pelaksanaan SMST GMIM 2025 dan status Pdt Hein Arina kedepannya.
Menanggapi putusan tersebut, Pdt. Ricky Tafuama selaku warga GMIM mengatakan bahwa gereja harus tetap tegas terhadap tindakan korupsi.
“Korupsi adalah kejahatan luar biasa. BPMS perlu segera mengambil keputusan untuk memberhentikan Hein Arina secara tidak hormat (PTDH). Perbuatannya telah mencoreng integritas GMIM sebagai gereja yang menjunjung nilai moral,” ujarnya, Jumat (12/12/2025).
Tafuama juga mengingatkan bahwa penundaan keputusan hanya akan memperburuk kondisi moral gereja dan menggerus kepercayaan jemaat.
“Gereja tidak boleh memberi pembelaan bagi pelaku korupsi. Pemecatan Hein Arina adalah langkah yang paling tepat,” tegasnya.
Terpisah, penasihat BPMS GMIM, Pdt. Dr. Henny W.B. Sumakul, memberikan penekanan dari sudut pandang berbeda. Mantan Ketua Sinode GMIM itu menyatakan bahwa SMST 2025 memegang peran penting dalam menjaga arah moral dan spiritual para pelayan khusus serta jemaat.
“Seluruh warga GMIM harus memelihara moralitas gereja. Kita menerima kasih karunia Tuhan, sehingga karunia itu harus digunakan untuk menjalankan kebenaran,” ujarnya.
Menanggapi diskusi terkait Tata Gereja yang ramai diperbincangkan di media sosial, Sumakul menegaskan bahwa kembali pada firman Tuhan jauh lebih utama daripada memperdebatkan aturan gerejawi yang rawan ditafsirkan secara berbeda.
“Yang paling penting adalah kembali kepada Alkitab. 1 Petrus 2:9–10 mengingatkan bahwa kita dipanggil untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar Allah,” jelasnya.
Mantan ketua Sinode GMIM periode 2014-2018 tersebut juga menyoroti fenomena pengangkatan figur tertentu secara berlebihan di dalam gereja.
“Jangan mengultuskan seseorang. Yang layak disembah hanya Tuhan, seperti tertulis dalam Keluaran 20:1–5. Saat ini sudah mulai tampak adanya pergeseran orientasi di tengah pelayan dan jemaat,” ujarnya.
Sumakul menegaskan bahwa prinsip tersebut harus menjadi pijakan teologis dalam pelaksanaan SMST 2025, dan ia berencana menyampaikannya secara langsung dalam sidang.
Terkait pembahasan pengisian jabatan lowong dalam SMST, Sumakul menyatakan bahwa arahannya sejatinya sudah cukup jelas untuk dijadikan pedoman BPMS.
“Saya percaya, mereka yang membaca masukan ini sudah memahami maksud kami,” tutup Pdt HWB Sumakul.
*/deidy
