Manado – Peran inspektorat dan BPKP tidak berguna jika seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara semuanya mendapat opini disclaimer. Hal itu disampaikan Inspektur Provinsi Sulut Drs Mecky Onibala, Msi.
Oleh karena itu dia mengatakan, perlu perhatian serius terhadap manajemen pengelolaan keuangan yang baik. disamping itu Onibala menekankan kepada seluruh BKD yang ada di Provinsi maupun Kab/Kota agar tidak seenaknya memindahkan PNS yang mempunyai kemampuan teknis, terutama teknis di bidang keuangan agar pengelolaan keuangan menjadi lebih baik.
“Pengawasan dan penerapan prinsip akuntabilitas atas pelaksanaan kewenangan pemerintah menjadi mainstream dalam manajemen pemerintahan harus diterapkan standar kinerja sejauh mana target dan tujuan yang telah dicapai sehingga bisa dijadikan rujukan dalam konteks akuntabilitas publik baik secara vertikal maupun horisontal, disinilah terletak urgenensi pengawasan atau audit kinerja untuk akuntabilitas terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujarnya.
