Manado, BeritaManado.com – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI) LBH Manado melakukan
Konsolidasi Jaringan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) dan Stakeholder dengan tema “ Urgensi Perda Bantuan Hukum Di Sulawesi
Utara” yang dilaksanakan selama 2 hari, Jumat – Sabtu, 26-27 Oktober 2018, di Hotel Quality, Manado.
Wakil Direktur LBH Manado, Aryati Rahman menjelaskan bahwa kebijakan bantuan hukum nasional telah diterapkan dengan UU No 16/2011 tentang bantuan hukum, akan tetapi menurutnya tidak bisa dipungkiri dalam implementasi ada banyak tantangan-tantangan yang dihadapi.
“Di Sulawesi Utara sendiri baru ada 6 (enam) OBH yang terakreditasi oleh Kanwil KemenkumHAM SULUT dan
LBH Manado adalah salah satunya. Dengan melihat jumlah masyarakat miskin di Sulut yang mencapai 194.850 jiwa tentu tidak dapat dicover oleh anggaran APBN yang sangat terbatas,” jelas Aryati Rahman.
Lebih lanjut, dijelaskannya situasi
tersebut sudah disadari oleh Pemerintah, karena itu pula kementerian sendiri mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan peraturan daerah tentang bantuan hukum, sehingga cita-cita untuk memaksimalkan pelaksanaan bantuan hukum didaerah dapat terwujud.
“Untuk itu LBH Manado menginisiasi konsolidasi ini dengan terus berkoordinasi dengan teman-teman yang tergabung dalam Jagabakum (Jaringan Bantuan Hukum), maupun kawan-kawan yang belum tergabung,” terang Arya.
Diketahui dalam Konsolidasi tersebut turut dihadiri berbagai pihak, diantaranya OPSI Sulut, Satu Hati Sulut, Alumni LBH Manado, LBH Propope, LBH LMI, PP MAN, LBH KSBSI, P-Komisi Yudisial Sulut, OBH Kasalang Center, LBH UNPI, Swapar, YDRI, Paralegal, Kelola.
Dihari pertama, turut hadir Stakeholder pemerintahan dari perwakilan Biro Hukum Pemprov Sulut dan Kanwil Kemenkumham Sulut.
(PaulMoningka)
