Begitu juga pada Pemilu 2019, penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan dana operasional untuk kepentingan pribadi.
Namun diakui fakta pelanggaran Pemilu tetap mengganggu kualitas demokrasi.
Merujuk dari daerah lain, pelanggaran kode etik juga terjadi yang berhubungan dengan moralitas.
Kasus pelanggaran seperti itu bermuara pada pemberhentian di tingkat apapun penyelenggara Pemilu tersebut.
Mengapa integritas penting dijaga dan dibangun oleh penyelenggara pemilu?
Di antara jawaban yang paling relevan adalah untuk menghasilkan produk Pemilu yang berintegritas.
Hasil Pemilu atau pemilihan yang berintegritas tentu berhubungan positif terhadap lahirnya pemimpin daerah yang berkualitas pula.
Bayangkan jika yang terjadi sebaliknya, tentulah kekacauan yang akan terjadi.
Dalam upaya mewujudkan integritas, seorang penyelenggara Pemilu bahkan terkadang harus rela mengorbankan hubungan pertemanan.
Tidak sedikit teman atau saudara yang berafiliasi dengan partai politik atau peserta pemilihan.
Begitupun jika terdapat adanya kesamaan organisasi kepentingan atau Ormas yang sebelumnya terjalin.
Dalam kondisi seperti itu, maka tugas, dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu harus ditempatkan di atas pertemanan.
Membangun integritas penyelenggara Pemilu berarti menempatkan kebenaran, kejujuran, keadilan, dan etika di atas segala-galanya.
Kualitas demokrasi dan pemilihan serentak 2020 akan sangat tergantung salah satunya dari bagaimana penyelenggara Pemilu melaksanakan pemilihan.
Kepada seluruh anggota PPK, PPS, dan seluruh penyelenggara pemilihan 2020, helat demokrasi 2020 ini adalah momentum strategis untuk menunjukkan dedikasi terbaik kepada rakyat bahwa pemilihan yang berintegritas adalah sesuatu yang wajib untuk diwujudkan.
Dan mari kita bersungguh-sungguh memastikan bahwa kita adalah bagian tak terpisah dari kisah mewujudkan integritas Pemilihan serentak 2020 yang jujur dan adil.
(***/Jenly Wenur)
