Ambil contoh Ibukota Negara (IKN) yang berbiaya luar biasa. Ketika di tengah dan pasca Covid yang menelan biaya pemulihan ekonomi nasional sekitar Rp 1800 triliun. Ketika fondasi ekonomi belum stabil, produksi energi nasional untuk menunjang konsumsi industri dan publik masih bermasalah besar, sumber daya manusia nasional masih sarat dengan pekerjaan rumah, utang pemerintah semakin membumbung, dan lain sebagainya.
Bila ada referendum terbuka dan jujur, besar kemungkinan mayoritas rakyat akan menolak IKN. Apalagi bila mereka juga diinformasikan bahwa pembangunan tersebut akan dibiayai APBN dan utang pemerintah sudah mencapai 7000 triliun lebih.
Terkait dengan hutang tersebut, dengan pembayaran bunganya yang mencapai Rp 400 T per tahun (dan besar kemungkinan akan meningkat), rakyat tentu berpikir bahwa pada gilirannya pajak akan meningkat atau terjadi pengurangan subsidi pemerintah dalam bidang-bidang sosial.
Betul bahwa Nasdem adalah bagian koalisi pendukung pemerintah. Tetapi dengan mencalonkan AB, Nasdem mengisyaratkan perlu adanya koreksi terhadap beberapa inisiatif pemerintah yang kurang optimal selama ini. Bila Nasdem berjanji akan melanjutkan kebijakan dan inisiatif pemerintah sekarang 100%, ini bisa justru bumerang. Satu, AB bukan bagian Jokowi. Dua, golongan yang kritis terhadap kebijakan pemerintah yang kurang optimal selama ini justru akan semakin kecewa.
Ketiga, memimpin agenda pemenangan Pilpres 2024 dan masa depan Indonesia. Di atas kertas, terlepas figur kontroversial pasca Pilkada Jakarta, AB adalah figur yang kapabel untuk menang Pilpres 2024.
Mengingat threshold Pilpres 20% kursi di DPR, pencalonan ini harus didukung beberapa parpol lain. Untuk itu terjadi, tentu harus ada dulu partai politik pendukung utama. Lalu negosiasi antar partai menyusul. Betul bahwa politik adalah kontes kepentingan. Tetapi politik juga mengenal budaya memberi dan menerima. Praktik konsesi untuk konsensus.
Pilpres adalah tentang mobilisasi massa. Dan karena proporsi massa pemilih mengambang di Indonesia masih relatif tinggi, potensi untuk menggalang dukungan massa untuk memenangkan Pilpres masih relatif terbuka. Dengan mencalonkan AB, Nasdem membuat pernyataan bahwa mereka memimpin agenda pemenangan AB pada Pilpres 2024 sekaligus memimpin agenda masa depan Indonesia, bila AB menang.
INTUISI ATAU PERHITUNGAN MATANG?
Sulit dibantah, Magnus Carlsen adalah manusia jenius dan pemain catur terhebat sepanjang masa. Bagaimana dia bisa menjadi kampiun? Selalu menghitung 12-20 langkah ke depan?
Tidak juga. Carlsen menggunakan kombinasi dinamis dari pertimbangan taktis dan posisional untuk menentukan langkah apa yang harus dilakukannya selanjutnya. Dia tidak selalu mengikuti dogma perhitungan 12-20 langkah ke depan, tetapi dengan intuisi memilih 3 langkah terbaik ke depan. Dengan pendekatan ini, dia dapat dengan cepat menemukan solusi yang kuat dan pragmatis untuk hampir semua posisi. Dan umumnya berakhir dengan kemenangan.
Apakah dalam papan catur politik Pilpres 2024, Nasdem berpikir seperti Magnus Carlsen? Atau seperti dogma 12-20 langkah ke depan.
Pernyataan Surya Paloh ketika mencalonkan AB cukup sederhana. Bahwa Anies adalah yang terbaik dari yang baik-baik. Produk intuisi atau kalkulasi politik panjang? Bila intuisi, bisa jadi gagasan cemerlang. Bila produk kalkulasi panjang, bisa berujung blunder. Sebab seperti kata Carlsen, kuncinya dengan kalkulasi langkah-langkah yang panjang adalah kemampuan mengevaluasi posisi akhir, apakah pada akhirnya variasi langkah-langkah tersebut menghasilkan yang terbaik atau tidak.
Dalam politik, itu justru jauh lebih susah. Sebab politik sangat dinamis. Tetapi agak mirip dengan catur dan juga meminjam prinsip Occam’s razor, dalam politik kekuasaan (power politics) intuisi sederhana sering yang paling benar. Kita tunggu hasilnya.
Penulis: Elwin Tobing, PhD
*Tulisan ini bukan pandangan Partai Nasdem.
