Grandmaster catur ternama Rusia dan mantan juara catur dunia, Garry Kasparov, pernah ditanya berapa kemungkinan langkah ke depan dia hitung sebelum memutuskan langkah yang akan diambilnya. Dia menjawab bahwa tiga hingga lima langkah ke depan cukup normal. Tetapi, pada situasi tertentu dia bisa memikirkan hingga dua belas atau empat belas langkah ke depan.
Catur adalah permainan. Tetapi seperti judul buku yang ditulis Kasparov, “How Life Imitates Chess’, kehidupan bisa meniru permainan chess. Ambil misalnya, berpikir minimal selangkah ke depan dan antisipasi langkah yang akan diambil lawan, lalu menganalisa langkah terbaik untuk merespon kemungkinan langkah terbaik yang diambil lawan tersebut. Prinsip ini umum dikenal dalam teori permainan (game theory).
Prinsip dalam teori permainan ini banyak diterapkan di berbagai bidang termasuk bisnis. Terutama ketika hanya ada dua pemain utama di pasar/industri, yang umum dikenal dengan duopoli. Misalnya di industri pesawat komersial. Boeing harus mengantisipasi apa yang akan dilakukan oleh Airbus agar mereka bisa memenangkan pertarungan pangsa pasar, dan sebaliknya. Keputusan tersebut adalah output daripada sebuah kontes dimana strategi lawan sebagai input utama dalam pengambilan keputusan.
Dan ketika masing-masing pemain berpikir bahwa langkah yang mereka analisa adalah yang terbaik setelah mempertimbangkan pilihan lawan, keseimbangan tercapai. Mereka akan memiliki kurang insentif untuk menyimpang dari langkah yang diambil. Bila tidak, dia akan kalah atau rugi. Dalam permainan catur, pertandingan berakhir remis atau seri.
(Secara umum, ini yang dikenal dengan keseimbangan Nash setelah John Nash membuktikannya secara matematik. Nash kemudian menang Hadiah Nobel di bidang ilmu ekonomi untuk pembuktiannya ini).
PAPAN CATUR POLITIK
Ini membawa kita pada politik. Politik juga adalah suatu permainan. Suatu kontes. Kontes ideologi, kebijakan, platform, gagasan, figur, kepentingan, dan lain sebagainya. Sebagai suatu kontes, harus mengantisipasi satu dua langkah tentang apa langkah yang akan diambil lawan politik. Seperti bermain catur.
Ketika bertemu dengan Grandmaster catur Utut Adianto tahun 2000, kami prediksi bahwa suatu ketika dia akan terjun di politik. Kurang dari satu dekade, dia terpilih anggota DPD. Dan kemudian melompat ke berbagai partai politik seperti kuda di papan catur untuk mempertahankan karirnya. Sekarang wakil ketua DPR. Dia sudah ahli memainkan kuda catur politik.
(Sayang, prediksi yang sama tidak kami lakukan kepada bekas juara catur nasional Master Fide Ivan Situru. Ini tidak ada hubungannya karena kami kalah 1-2 dalam permainan catur santai dengannya pada tahun tersebut).
Politik adalah seni kemungkinan, kata Otto von Bismarck, bekas Kanselir Jerman. Jadi bisa juga diartikan sebagai seni menghitung kemungkinan atau langkah-langkah ke depan. Langkah lawan dan langkah sendiri. Kapan melompat seperti kuda catur dan kapan melakukan gambit, melakukan pengorbanan sementara untuk gebrakan brilliant yang menguntungkan. Atau justru bisa blunder.
Apakah pencalonan Anies Baswedan (AB) oleh Nasdem sudah melalui proses perhitungan panjang akan langkah-langkah sendiri dan lawan politik yang optimal? Dan apakah langkah-langkah tersebut akan menguntungkan atau bumerang? Mari kita lihat berbagai hal umum seputar pencalonan ini.
BERBAGAI FAKTOR
Pertama, AB adalah figur yang polarisir. Ini terkait Pilkada Jakarta. Faktor utama adalah anggapan atau kepercayaan bahwa AB merangkul kaum yang anti Pancasila. Yaitu, golongan yang mau menjadikan Indonesia negara Islam. Kaum radikal fundamental.
Dalam kampanye sengit dan panas, perbedaan antara fakta dan proyeksi sering kabur. Atau campur aduk. Seringkali posisi seorang kandidat terhadap isu tertentu bisa dibuat terbalik oleh karena narasi yang dihembuskan lawan politik. Lawan harus dibuat sebagai figur kontroversial. Ini namanya politik polarisasi. Misalnya, di AS Trump dituduh dan dibuat seperti stigma anti imigrasi. Kenyataannya, posisi politik Trump adalah anti imigrasi tidak sah (illegal), bukan imigrasi. Trump di label anti Cina. Realitasnya, Trump adalah anti Partai Komunis Cina yang dianggap punya agenda untuk menguasai dunia. Sejauh tertentu, ini juga terjadi dengan Ahok, yang pada kampanye Pilkada Jakarta dianggap anti Islam.
Juga berkembang politik asosiasi. AB mendapat dukungan dari PKS dan berbagai organisasi Islam pendukung negara berbasis agama bisa diasosiasikan bahwa AB anti Pancasila. Atau minimal punya pendirian yang lunak atau bisa negosiasi (negotiable) terhadap Pancasila. Apakah memang betul demikian? Ataukah AB menerima dukungan tersebut lantas berarti mendukung ideologi dasar perjuangan organisasi tersebut untuk mengubah dasar ideologi Indonesia?
Suatu ketika Presiden Soekarno memeras Pancasila menjadi ideologi Nasakom. Pada intinya Beliau menggabungkan tiga ideologi besar: (1) nasionalisme sebagai sikap bela negara dan cinta negara, (2) agama sebagai sikap percaya kepada Tuhan, (3) dan komunisme sebagai sikap perjuangan kaum Marhaenis untuk bebas dari penindasan.
Soekarno menganggap bahwa semua kelompok yang ada di Nusantara berjuang untuk kemajuan Revolusi Indonesia dengan masing-masing aspek kontribusi, perspektif, dan paradigma mereka.
Tetapi seperti uraian guru sejarah SD saya, Soekarno justru diasosiasikan simpati dengan komunis.
Pemberian label adalah hal umum di politik. Politik polarisasi dan asosiasi berguna untuk melabel seseorang kandidat sehingga dirinya figur kontroversial. Dan AB sudah menjadi figur kontroversial. Implikasinya, sebagian pendukung Nasdem akan hengkang dan yang sebelumnya bukan pendukung akan tertarik bergabung. Dalam jangka pendek, besar kemungkinan efek bersihnya adalah positif, terutama karena dukungan golongan yang merasa kurang puas dengan kinerja pemerintah. Seiring dengan waktu, apakah efek ini berlanjut sampai 2024 akan sangat ditentukan personalitas AB, kekuatan Nasdem untuk konsolidasi dan membangun politik massa, dan kekuatan politik kolektif yang mendukung AB.
Kedua, pernyataan lugas dan tegas Nasdem terhadap polemik kemungkinan tiga periode. Meski Presiden Jokowi tidak menunjukkan niat untuk melanjutkan tiga periode, tetapi para pendukung fanatis menyambut baik kemungkinan untuk itu. Tentu itu memerlukan perubahan amandemen Konstitusi di DPR. Dengan pencalonan AB, Nasdem mengisyaratkan bahwa negara tidak dalam keadaan darurat sehingga tidak diperlukan tiga periode. Ini dengan sendirinya memberikan harapan kepada golongan yang mempertanyakan kinerja pemerintah. Mereka belum tentu anti Jokowi atau anti pemerintah. Tetapi adalah golongan yang kritis terhadap prioritas inisiatif pemerintah.
