BeritaManado.com — Kenaikan pajak kendaraan bermotor di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memicu gelombang keluhan dari masyarakat.
Minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah membuat banyak pemilik kendaraan terkejut saat mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan meningkat secara signifikan.
Kecemasan warga ini ramai diungkapkan melalui media sosial.
Sejumlah masyarakat mengaku tidak pernah menerima informasi sebelumnya terkait adanya kenaikan pajak kendaraan bermotor, sehingga kebijakan tersebut dinilai diterapkan secara mendadak dan tanpa persiapan publik.
Aktivis Sulawesi Utara, William Luntungan, menilai persoalan utama bukan semata pada kenaikan pajak, melainkan pada minimnya sosialisasi yang memadai kepada masyarakat.
“Yang disayangkan bukan hanya kenaikannya, tetapi prosesnya. Tidak ada sosialisasi yang masif sehingga masyarakat kaget ketika mendapati nominal pajak melonjak. Ini memicu keresahan dan kepanikan,” ujar William.
Menurutnya, kebijakan publik yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat seharusnya diawali dengan komunikasi yang terbuka dan berkelanjutan.
Sosialisasi intensif dinilai penting agar masyarakat memahami dasar kebijakan serta dapat menyiapkan diri.
William menegaskan, apabila pemerintah daerah memang berencana menaikkan pajak kendaraan bermotor, maka sosialisasi harus dilakukan jauh hari sebelumnya melalui berbagai kanal informasi.
“Pemerintah seharusnya hadir memberikan penjelasan sejak awal. Tanpa sosialisasi, kebijakan apa pun akan terasa seperti beban yang tiba-tiba dijatuhkan kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga membandingkan dengan kebijakan di Provinsi Jawa Barat yang memilih tidak menaikkan pajak kendaraan bermotor pada 2026.
Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan pemerintah daerah masih memiliki ruang kebijakan untuk melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi.
William juga menegaskan pihaknya siap menyampaikan aspirasi langsung ini kepada gubernur.
“Teman-teman dari aliansi supir Sulut sudah siap demo, meminta kebijaksanaan kepada pemerintah,” bebernya.
William berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara segera mengevaluasi kebijakan tersebut dan membuka ruang dialog dengan masyarakat agar ke depan tidak terjadi lagi kebijakan yang menimbulkan keterkejutan publik.
(Alfrits Semen)
