Manado – Masalah kinerja kepala lingkungan (pala) dan raskin menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini. Kurangnya jatah raskin yang diterima pemerintah kelurahan sering menimbulkan keresahan di masyarakat.
Kepada BeritaManado.com, Lurah Singkil II Stenly Rondonuwu mengakui, kelurahannya masih kekurangan raskin.
“Kalau ditanya kurang, memang kurang. Jatah kami 271 KK sedangkan yang layak menerima lebih dari itu. Tapi sampai saat ini, tidak ada masalah soal itu di Singkil II. Masyarakat begitu memahami bahwa penerima raskin harus sesuai data yang ada,” ujar Stenly, Kamis (17/3/2016).
Lurah pun memastikan, kinerja kepala lingkungan di Singkil II dalam kategori baik, tidak didapati ada permainan raskin.
“Disini ada 5 lingkungan dan sejauh ini 5 kepala lingkungan yang ada bekerja dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Sebagai Lurah, saya yakin pala disini tidak ada yang bermain-main soal raskin atau soal pelayanan kepada masyarakat karena mereka tahu ada yang namanya evaluasi dan jika kedapatan bersalah, maka harus menanggung risikonya,” tegasnya. (srisurya)
Manado – Masalah kinerja kepala lingkungan (pala) dan raskin menarik perhatian masyarakat akhir-akhir ini. Kurangnya jatah raskin yang diterima pemerintah kelurahan sering menimbulkan keresahan di masyarakat.
Kepada BeritaManado.com, Lurah Singkil II Stenly Rondonuwu mengakui, kelurahannya masih kekurangan raskin.
“Kalau ditanya kurang, memang kurang. Jatah kami 271 KK sedangkan yang layak menerima lebih dari itu. Tapi sampai saat ini, tidak ada masalah soal itu di Singkil II. Masyarakat begitu memahami bahwa penerima raskin harus sesuai data yang ada,” ujar Stenly, Kamis (17/3/2016).
Lurah pun memastikan, kinerja kepala lingkungan di Singkil II dalam kategori baik, tidak didapati ada permainan raskin.
“Disini ada 5 lingkungan dan sejauh ini 5 kepala lingkungan yang ada bekerja dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Sebagai Lurah, saya yakin pala disini tidak ada yang bermain-main soal raskin atau soal pelayanan kepada masyarakat karena mereka tahu ada yang namanya evaluasi dan jika kedapatan bersalah, maka harus menanggung risikonya,” tegasnya. (srisurya)