Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo mengingatkan seluruh kepala daerah untuk waspada terhadap pengelolaan dana bantuan sosial (Bansos) dan dana hibah yang dinilai sebagai area rawan korupsi.
Himbauan tersebut disampaikan Mendagri ketika membuka Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan I tahun 2016, di Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri RI, Jumat (22/4/2016) di Jakarta.
“Perencanaan anggaran itu sumber utama agar terhindar dari praktek korupsi. Kepala daerah harus memahami area rawan korupsi. Hati-hati dengan dana bansos dan hibah,” pesan Kumolo.
Menurut Mendagri kepala daerah harus menggelar rapat rutin bersama SKPD untuk memantau perkembangan kinerja.
“Satu bulan sekali lakukan rapat bersama jajaran SKPD untuk mengecek capaian kinerja. Kalau tidak ada kemajuan, ganti,” tegas Mendagri .
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri juga mengingatkan soal penataan kembali tata kelolah pemerintah pusat hingga ke daerah.
Seluruh kepala daerah juga diingatkan agar dalam pengambilan keputusan politik di daerah, tetap bersinergi dengan DPRD dan Forkopimda.
“Kepala daerah adalah pimpinan wilayah di daerah. Kalau terjadi kerusuhan, tetap kepala daerah yang bertanggungjawab. Ini harus jadi pegangan kepala daerah. Jangan lupa fungsi camat sebagai kepala wilayah di kecamatan harus maksimal. Ingat disitu ada koramil, kapolsek, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat yang harus bersinergi, herkoordinasi dalam setiap pengambilan keputusan politik di pemerintahan,” sambung Mendagri.
Kepala BPSDA Kemendagri Drs Agus Setia Budi MPd, mengatakan pelatihan digelar hingga Minggu (24/4/2016) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan semangat pengabdian dalam melaksanakan tugas pemerintahan.
“Diharapkan melalui pembekalan kita tingkatkan peran strategis pemerintahan daerah untuk mewujudkan Nawacita,” kata Budi.
Adapun peserta yaitu para kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2015, dimana untuk tahap I diundang 100 orang.
“Namun yang hadir hanya 92 orang terdiri dari bupati 78 orang, walikota 11 orang dan wabup 3 orang. Adapun materi mengenai pembekalan rohani, kebijakan kemendagri, olahraga dan kesehatan, Menkopolhukam dan TNI, kebijakan KPK, Kejaksaan, Polti, BPK, Kemenkeu, PPATK, isu-isu aktual dan strategis, keprotokolan, enterpreneur dan inovasi daerah,” jelas Budi.
Sementara itu Bupati Minahasa Utara (Minut) Vonnie Anneke Panambunan dipercayakan menjadi perutusan mewakili para peserta untuk penyematan tanda peserta oleh Mendagri.
Panambunan mengatakan siap menerapkan seluruh materi dalam kepemimpinannya lima tahun kedepan.
“Yang terpenting adalah praktek di lapangan, bekerja tulus untuk rakyat dan sesuai aturan,” kata Panambunan.
Selain Mendagri, turut hadir pejabat eselon I-II Kemendagri, praktisi, pakar, akademisi, narasumber, serta sejumlah bupati dan walikota dan wakil bupati serta wakil walikota hasil Pilkada 2015.(findamuhtar)
